KUPANG, beritalima.com – Hingga saat ini, daerah persiapan Provinsi Flores masih tataran aspirasi melalui Kongres Rakyat Flores. Kongres pertama dilaksanakan di Bajawa, Kabupaten Ngada tahun 2013, dan Kongres kedua di Mbay, Kabupaten Nagekeo tahun 2015. Kemudian dari segi tahapan mekanisme belum mengusulkan secara resmi ke Gubernur dan DPRD Provinsi NTT.
“ Kalau aspirasi dari P4KS sudah tetapi secara resmi seperti Sumba Timur yang menusulkan 3 daerah persiapan (Pahungalodu, Sumba Selatan, Sumba Timur Jaya), Kabupaten Sikka mengusulkan daerah pesiapan Kota Maumere, Alor yang mengusulkan daerah persiapan Pantar, Kabupaten Kupang mengusulkan daerah persiapan Amfoang, Timor Tengah Selatan mengusulkan daerah persiapan Amanatun dan Flores Timur mengusulkan daerah persiapan Adonara ”, kata Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno dalam jumpa pers akhir tahun dengan wartawan pada Rabu (7/12) lalu.
Karena itu, DPRD Provinsi belum melahirkan rekomendasi yang nanti mewujudkan persetujuan bersama dari Gubernur sehingga belum diusulkan ke pusat.
Anwar menambahkan para bupati se-Flores dan Lembata belum pernah duduk bersama utuh 9 kebupaten. Kemudian calon ibu kota Provinsi Kepulauan Flores sampai dengan saat ini belum menetapkan satu kota. Menurutnya, calon ibu kota Provinsi Flores yang diusulkan adalah Maumere, Ende, Mbay, Borong dan Labuan Bajo. Lima kota calon ibu kota provinsi ini sudah disepakati akan diserahkan ke Perguruan Tinggi atau lembaga independen untuk melakukan pengkajian mana yang layak.
“ Jadi perlu diklirkan belum diusulkan ke pusat soal provinsi Flores”, katanya.
Dia mengatakan yang sudah diusulkan adalah delapan persiapan daerah otonomi baru yaitu satu kota dan 7 kabupaten. Bahwa sebagian masyarakat Flores di Jakarta membawa aspirasi langsung ke Depdagri itu inisiatif masyarakat Flores. Yang mekanisme formal belum sampai ke Provinsi.
Menurut Anwar, belakangan ini ada muncul lagi provinsi Timor. Dan itu, justru dari pemerintah pusat, dalam grand disign pemekaran daerah secara nasional.
“ Kenapa kedudukan provinsi Timor, karena berbatasan dengan Australia dan Timor Leste. Kalau Provinsi Timor, lalu bagaimana dengan Flores, mana daerah induk dan mana daerah persiapan, kemudian NTT kembali ke mana”, ujarnya.
Terkait dengan wacana provinsi Flores, kata Anwar, DPRD sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk sosialisasi provinsi Flores. Dan sudah diagendakan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi NTT pada tahun 2015, tapi tidak berjalan sehingga menjadi SILPA.
“ Kami DPRD cukup kecewa karena pemerintah ajukan anggaran dan DPRD sudah setujui, dan pemerintah sudah diatur jadwalnya tapi itu tidak dilaksnakana”, jelasnya.
Dalam jumpa pers itu, juga hadir Wakil Ketua DPRD NTT, Nelson Matara dan Ketua Komisi V, Winston Rondo (Ang)
