SAMPANG, BeritaLima.com | Pelaksanaan proyek saluran drainase program Dana Desa (DD) di Desa Banyukapah, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, semakin menarik untuk disimak.
Selain pengerjaannya yang diduga tidak sesuai dengan Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis).
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat mengaku tidak tahu menahu tentang kegiatan pembangunan tersebut.
“Kami tidak tahu menahu tentang proyek tersebut, karena kami memang tidak dilibatkan, semuanya dihandle langsung oleh Pj Kades,” kata Sukwan Hanafi, Sabtu (23/8/2025).
Sukwan juga mengaku tidak mengetahui tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2025 di desanya. Dia menyebut, pengelolaan keuangan desa tidak transparan dan terkesan dimonopoli oleh Pj Kades.
“Di kegiatan rapat Musyawarah Desa (Musdes) kita (BPD.red) diposisikan sebagai tamu undangan bukan lagi sebagai panitia. Bahkan, undangannya diberikan ketika hari H pelaksanaan,” tuturnya.
Sukwan mengaku sudah sering menanyakan dan meminta rincian APBDes kepada Pj Kades sebagai pegangan untuk melakukan pengawasan sebagaimana fungsi BPD. Akan tetapi, permintaannya itu tidak pernah digubris oleh Pj Kades.
Dia menilai, Pj Kades sangat tertutup terkait pengelolaan keuangan desa sehingga BPD tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik.
“Intinya, kami tidak pernah dilibatkan, kami juga tidak pernah diberi informasi terkait kegiatan di desa. Jadi, masalah proyek drainase itu kami tidak tahu-menahu,” cetusnya.
Sementara itu PJ Kades Banyukapah Ruspandi memilih bungkam. Pesan yang dikirim melalui WhatsApp hanya terbaca tanpa ada jawaban hingga berita ini dipublikasikan. (FA)
