Jakarta — Setelah terjadi pro – kontra proyek pengadaan gorden bagi rumah dinas anggota DPR senilai Rp 43 miliar.lebih, sekretaris jenderal DPR dan Badan Urusan RumaH Tangga (BURT) DPR, akhirnya sepakat untuk tidak melanjutkannya lagi alias dibatalkan.
”Kami sudah membahasnya soal proyek pengadaan gorden itu. Dan Pimpinan BURT dan Sekjen DPR sepakat untuk tidak melanjutkan,”kata Ketua BURT DPR, Agung Budi Santoso kepada awak media di Media Center DPR, Selasa (17/5/2022).
Hadir dalam kesempatan itu Sekjen DPR, Indra Iskandar, dan wakil ketua BURT lainnya antara lain Johan Budi dan Novita Wijayanti.
Johan Budi mengatakan pimpinan BURT telah mendapatkan penjelasan secara detail dari inspektorat yang ada di DPR.
”Dari pemahasan yang disampaikan, baik oleh Sekjen atau inspektorat DPR, kami semua sepakat di BURT dan semuanya sepakat termasuk bapak sekjen juga sepakat bahwa pengadaan gorden untuk rumah jabatan anggota DPR tahun 2022 tidak dilanjutkan,”jelas Johan Budi.
SementaTA Sekjen DPR, Indra Iskandar memgatakan, sudah 14 tahun lebih gorden rumah dinas DPR tidak ada yang diganti. Kalau pun ada yang siganti, itu dilakukan oleh anggota yang menempati rumah dinas tersebuy. Sebetulnya 13 tahun lalu sudah akab diadakan cuma tidak mencukupi anggrannya.
”Baru tahun anggaran ini, pergantian gorden itu dianggarkan,”katanya.
Soal harga gorden yang dinilai fantastis, Indra mengatakan hal itu berangkat dari asumsi kewajaran. Tergantung dari sudut orang yang memandang harga tersebut. Bisa dibilang wajar tapi bisa juga dibilang tidal wajar.
”Tapi kami sudah katakan pada konsultan untuk mencari harga menengah untuk anggota dewan,”katanya.
Konsultan, katanya, sudah melakukan survey dan sampling harga gorden dibeberapa toko dan hasilnya seperti yang sudah dianggarkan itu.
Dari 49 perusahaan yang mendaftar, lanjut Indra, hanya ada tiga perusahaan yang melakukan penawaran. Dari 3 perusahaan ini hanya dua yang memenuhi syarat administrasi. Dan dari dua perusahaan ini hanya satu yang memenuhi syarat teknis.
”Jadi mulai dari persyaratan administrasi, persyaratan teknis, itu hanya satu yang memenuhi persyaratan teknis dan itu yang mengajukan nilai tertinggi,”katanya.
Tapi, katanya, kalau ada empat perusahaan, ada sepuluh perusahaan semua punya kualifikasi teknis yang sama, semua punya kualifikasi administrasi yang sama, tentu yang akan dipilih adalah yang terendah.
”Kalau ini dipilih harga tertinggi, itu karena memang enggak ada pilihan yang memenuhi kualifikasi administrasi dan teknis hanya ada satu perusahaan,”katanya.
Jadi, lanjut Ibdra soal harga wajar tergantung dari bagaimana cara kita memandang, bagaimana cara kita menafsirkan
”Namun karena saat ini disituasi covid tentu kami bersama pimpinan BURT, mengambil kesimpulan untuk tidak melanjutkan proses ini,katanya. (ar).
