BANYUWANGI,Beritalima.com – Proyek pavingisasi di Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, kembali menuai sorotan. Pasalnya, pengerjaan proyek senilai hampir Rp197 juta yang dilaksanakan oleh sebuah CV diduga tidak sesuai ketentuan teknis. Mulai dari penggunaan material yang tidak standar, hingga pemasangan paving yang terkesan asal-asalan, menjadi perhatian serius warga setempat.
Kang Sahri, salah satu aktivis yang konsisten mengawal pembangunan desa, menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, jika terbukti ada pengurangan kualitas material maupun volume pekerjaan, maka hal tersebut jelas berpotensi menimbulkan kerugian negara.
“Uang proyek ini berasal dari APBD, dari rakyat. Kalau dikerjakan asal jadi, maka sama saja merugikan negara. Sesuai dengan ketentuan hukum, itu bisa masuk kategori tindak pidana korupsi,” tegas Kang Sahri.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, dapat dipidana penjara dan dikenakan denda yang cukup berat.
“Kalau memang ada indikasi proyek ini dikerjakan tidak sesuai spek, maka pihak rekanan atau CV yang mengerjakan bisa dikenai sanksi hukum. Bahkan, pejabat terkait yang membiarkan juga bisa ikut terseret,” tambahnya.
Lebih jauh, Kang Sahri menekankan perlunya pengawasan lebih ketat dari pihak dinas terkait agar kasus serupa tidak berulang.
“Jangan sampai uang rakyat habis, tapi hasilnya tidak bisa dirasakan masyarakat. Kalau perlu, segera dilakukan audit oleh inspektorat maupun aparat penegak hukum,” pungkasnya.(Rony//B5)
