SURABAYA, Beritalima.com |
Anggota DPRD provinsi Jatim dari fraksi Nasdem, Mirza Ananta mengingatkan pemerintah untuk mempersiapkan segala sesuatu, termasuk memberikan kompensasi yang sepadan jika Pemprov Jatim benar menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Senin (20/4/2020)
Kandidat bupati Ponorogo ini mengungkapkan, PSBB yang akan dilaksanakan di 3 kota Surabaya, Sidoarjo dan Gresik ini, memiliki banyak penduduk dengan berbagai profesi. Efek dari Social distancing dan Physical distancing saja sudah memperpanjang daftar OMB (Orang Miskin Baru). Terlebih jika PSBB dilakukan.
“Aparat harus selektif. Sekiranya warkop tempat di situ ada wi-fi, biasanya banyak orang nongkrong. Itu boleh diobrak. Bukan warungnya yang ditutup, tapi para pembeli yang bergerombol, harus dibubarkan. Kalau warung saya rasa biar saja buka, tapi tetap dibatasi jam operasionalnya. Misalnya sampai jam berapa mereka buka. Kalau biasanya buka sampai jam 12 malam. Ya cukup sampai jam 9 gitu,” terang Mirza.
Mirza menambahkan, kalau
cuma beli kebutuhan makan ataupun kebutuhan pokok lainnya, berilah kesempatan, baik bagi pembeli maupun warungnya.
“Intinya kalau ada PSBB, juga harus ada solusi buat masyarakat yang kena dampaknya. Karena selain masyarakat miskin, ada masyarakat yang kena dampak. Pada golongan masyarakat yang baru yang kehilangan penghasilan gara-gara adanya Covid19,” urai Mirza.
Menurut Mirza, gagalnya penerapan Social distancing dan Physical distancing, bukan karena pemerintah kurang tegas. “Faktor luasnya wilayah di Jawa Timur ini dibanding dengan petugas dari pemerintah, tidak sebanding. Artinya masyarakat harus bersama-sama pemerintah mentaati protokol kemenkes untuk melakukan Social distancing. Bukan hanya pihak pemerintah TNI-Polri tapi juga dari masyarakat itu sendiri yang harus sadar bahwa kerumunan itu juga akan mengakibatkan meluasnya Covid 19,” tegas Mirza.
Mirza menyebut, penerapan PSBB harus dibarengi dengan kompensasi, mengingat banyaknya masyarakat yang menjadi Orang Miskin Baru.
” Perias manten, gak ada job karena larangan adanya pesta, tempat dimana orang berkumpul. Yang punya terop, yang punya Soundsystem, penjahit yang biasanya ramai mendapatkan order jelang hari raya, karena krisis jadi orang lebih mengutamakan kebutuhan makanan. Belum lagi tukang bangunan, tukang becak, sopir bemo, wes pokoknya hampir semua profesi bisa dikatagorikan orang miskin baru. Mau guru, karyawan yang dirumahkan, restoran, semua mengeluh, semua prihatin. Begitu berat beban hidupnya. Pemerintah pusat maupun provinsi, harus benar-benar memikirkan dan memberikan bantuan pangan yang memadai sebagai kompensasi dari efek Covid 19,”pungkasnya. (yul)
