SURABAYA, Beritalima.com – PT PAL Indonesia mendorong DPR RI memberikan dukungan kebijakan yang konsisten, berkelanjutan, dan berpihak pada industri dalam negeri, untuk menguatkan industri galangan kapal nasional. Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod, menyampaikan ini saat menerima kunjungan kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT PAL Indonesia, Selasa (9/12/2025).
“Kebutuhan armada nasional terus meningkat, dan untuk menjawab itu dibutuhkan dorongan kebijakan yang mampu menghidupkan produktivitas industri galangan dalam negeri. PT PAL Indonesia siap mengambil peran sebagai lead integrator galangan nasional, namun dukungan kebijakan yang berkesinambungan menjadi faktor kunci,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kaharuddin menyampaikan bahwa kebutuhan armada kapal dalam 10 tahun ke depan sangat tinggi untuk mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan, dan ketahanan teritorial. Untuk itu penguatan industri galangan kapal menjadi penting karena juga dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya, kata dia, melalui kepastian order.
“Ketika order tetap terjaga, ekosistem industri turunannya ikut bergerak. Dampaknya tidak hanya pada sektor pertahanan, tetapi juga pada pergerakan ekonomi yang bersifat eksponensial,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Komisi VII DPR RI berkomitmen akan memberikan dukungan kebijakan yang mendorong kemandirian industri pertahanan maritim dalam negeri demi menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional.
“Sebenarnya mereka (industri dalam negeri) mampu untuk membangun. Diharapkan ke depan pemerintah memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan domestik,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty.
Evita menilai sebenarnya industri maritim dalam negeri sangat kuat dan mampu memproduksi alutsista seperti kapal perang. Ia mencontohkan PT PAL, yang awalnya hanya menerima orderan pembuatan kapal perang senilai Rp2,5 triliun, kini kapal yang diproduksi bisa mencapai Rp 48 triliun sehingga membuktikan kemampuan perusahaan yang semakin baik.
“Kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada industri maritim dalam negeri harus dibuka seluas-luasnya. Sebenarnya mereka mampu,” katanya.
Sebagai informasi, Komisi VII DPR RI yang membidangi Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Sarana Publikasi, melakukan kunjungan kerja ke PT PAL Indonesia. Kunjungan ini bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap industri pertahanan strategis.
Pada kesempatan ini juga hadir perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Direksi holding industri pertahanan Defend ID, serta Ketua Iperindo.(Yul)
