SURABAYA, Beritalima.com – Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 yang disampaikan pada Jumat (15/8/2025) mengumumkan adanya tambahan anggaran sebesar Rp178,7 triliun untuk tunjangan profesi guru dan dosen, terutama yang bertugas di daerah pinggiran dan terpencil. Kebijakan ini menuai apresiasi dari anggota Komisi E DPRD provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas.
Menurut Puguh, alokasi anggaran yang signifikan ini merupakan langkah positif dan menjadi jawaban atas persoalan disparitas kualitas pendidikan yang selama ini masih terjadi di Indonesia.
“Ini adalah niat baik Presiden. Tambahan Rp 178 triliun untuk guru dan dosen, terutama di daerah pinggiran, sekaligus menjadi jawaban dari isu besar terkait disparitas pendidikan di Indonesia. Kita tahu, kualitas pendidikan di kota besar dan daerah pelosok masih jauh berbeda, baik dari segi fasilitas maupun tenaga pengajarnya,” ujar Sekretaris fraksi PKS DPRD provinsi Jatim itu.
Puguh menegaskan, kualitas pengajaran sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan tenaga pendidik. Masih banyak guru non-ASN di daerah yang menerima gaji jauh dari kata layak. Kondisi ini, menurutnya, berpengaruh pada motivasi dan profesionalisme dalam mengajar.
“Dengan tambahan anggaran ini, harapannya guru-guru, khususnya non-ASN, bisa lebih sejahtera. Guru yang sejahtera akan lebih fokus dan profesional, sehingga anak-anak di manapun mereka bersekolah, baik di kota besar maupun di pedesaan, bisa mendapatkan standar kualitas pendidikan yang sama,” ungkapnya.
Selain dukungan dari pusat, Puguh juga mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama ini sudah menaruh perhatian serius pada dunia pendidikan. Salah satunya melalui program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Daerah (BPOPP) yang nilainya hampir Rp 1 triliun setiap tahun dari APBD.
“BPOPP ini memang tidak bisa menutup seluruh kebutuhan, tapi setidaknya sudah memperkuat dana BOS yang ada. Program ini salah satu bentuk dukungan nyata Jawa Timur terhadap penyelenggaraan pendidikan. Jika ditambah dengan alokasi dari pemerintah pusat untuk guru, tentu akan semakin mengkomplementasi kebutuhan pendidikan di Jatim,” jelasnya.
Puguh berharap kebijakan tambahan anggaran ini dapat direalisasikan dengan baik dan benar-benar menyentuh guru-guru yang selama ini termarjinalkan, khususnya di wilayah pedalaman dan kepulauan.
“Kalau pusat menambah anggaran dan daerah juga terus memperkuat dukungan, insya Allah kualitas pendidikan kita akan semakin merata. Anak-anak di pelosok Jawa Timur pun bisa merasakan hak belajar yang sama dengan anak-anak di Surabaya, Malang, atau kota-kota besar lainnya,” pungkasnya.(Yul)
