SURABAYA, Beritalima.com-
Rencana pemerintah pusat untuk mulai mengoperasikan program Sekolah Garuda pada tahun ini mendapat perhatian serius dari DPRD provinsi Jawa Timur.
Anggota Komisi E DPRD provinsi Jatim Puguh Wiji Pamungkas, menilai kebijakan tersebut harus direspons secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan baru di sektor pendidikan daerah.
Puguh menyebut komisi E menaruh perhatian besar terhadap kesiapan pemerintah provinsi Jawa Timur, khususnya dinas pendidikan Jatim, dalam menyikapi kebijakan pendidikan nasional tersebut.
“Kehadiran Sekolah Garuda tentu menjadi tantangan baru bagi sistem pendidikan di Jawa Timur. Yang harus dipastikan adalah bagaimana sekolah-sekolah yang sudah ada serta potensi siswa di Jawa Timur tetap terwadahi secara optimal,” ujar Puguh.
Legislator PKS asal Dapil Malang Raya itu menekankan pentingnya pendalaman konsep dan studi komparasi terhadap model Sekolah Garuda sebelum diimplementasikan di daerah.
“Dinas pendidikan Jawa Timur perlu segera melakukan pendalaman materi tentang konsep Sekolah Garuda yang dimaksud oleh Pemerintah Pusat. Jangan sampai kita menjalankan kebijakan tanpa memahami secara utuh arah dan tujuannya,” tegasnya.
Menurut Puguh, Jawa Timur sejatinya telah memiliki prototipe pendidikan serupa yang terbukti berjalan sukses selama bertahun-tahun, yakni sekolah-sekolah Taruna yang berafiliasi dengan TNI dan Polri.
“Jawa Timur sebenarnya sudah punya prototipe sejak lama. Kita memiliki sekolah Taruna yang berafiliasi dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Kepolisian, hingga Angkatan Udara atau Dirgantara,” jelasnya.
Sekolah-sekolah Taruna tersebut dinilai telah berhasil mencetak generasi muda Jawa Timur dengan kapasitas intelektual tinggi, karakter kuat, serta kedisiplinan yang teruji.
Karena itu, Puguh mempertanyakan relevansi dan format Sekolah Garuda, apakah hanya akan mengadopsi sistem serupa atau justru menghadirkan model pendidikan baru.
Namun, poin paling krusial yang ditekankan Puguh adalah peringatan agar Sekolah Garuda tidak melahirkan eksklusivitas yang berujung pada kesenjangan sosial di masyarakat.
“Yang perlu dicatat, jangan sampai kehadiran Sekolah Garuda justru memperlebar kesenjangan di tengah masyarakat. Jangan sampai menjadi jurang pemisah antara kelompok yang memiliki keterbatasan dengan kelompok yang memiliki kelebihan atau privilese,” tandasnya.
Mengingat program tersebut ditargetkan mulai beroperasi tahun ini, Puguh mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk segera mengupas tuntas aspek teknis dan filosofis dari Sekolah Garuda agar kebijakan pusat dapat diselaraskan dengan semangat pemerataan pendidikan di Jawa Timur.
“Ini menjadi hal yang wajib segera dikaji oleh Dinas Pendidikan Jatim, supaya kita tahu persis bentuk Sekolah Garuda itu seperti apa dan bagaimana dampaknya bagi ekosistem pendidikan daerah,” pungkasnya.(Yul)
