Surabaya, beritalima.com | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) memberikan apresiasi terhadap pembentukan Kampung Pancasila di Kota Surabaya. Program ini dinilai sebagai wujud nyata gotong-royong warga dalam menuntaskan permasalahan, khususnya terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).
Apresiasi itu disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi, dalam Rapat Koordinasi Monitoring Kamtibmas Kota Surabaya yang berlangsung di Graha Sawunggaling, Kamis (11/9/2025).
“Saya memberikan apresiasi terhadap pembentukan Kampung Pancasila. Bahkan, ada lebih dari 6.000 ASN (Aparatur Sipil Negara) Pendamping yang diterjunkan di 1.361 RW Surabaya,” ujar Teguh.
Dalam rapat koordinasi itu, Teguh juga mendengarkan langsung paparan mengenai pembentukan empat bidang di Kampung Pancasila Surabaya. Termasuk pula paparan soal keterlibatan warga di wilayah Kecamatan Wonokromo dan Pabean Cantian yang berhasil mencegah aksi kerusuhan pada akhir Agustus 2025.
Teguh mengungkapkan bahwa kunjungannya ke Surabaya ini bertujuan untuk menindaklanjuti bagaimana setiap daerah menjaga Kamtibmas pasca aksi unjuk rasa. Utamanya, melalui aktivasi dan penguatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).
“Kita tahu bahwasannya Siskamling di berbagai daerah itu bukan hal yang baru, termasuk di Kota Surabaya. Bahkan di Kota Surabaya sudah diinisiasi, diperkuat, dengan adanya pembentukan Kampung Pancasila,” jelasnya.
Teguh menyebut bahwa Siskamling di Surabaya telah masuk dalam bidang Satuan Tugas (Satgas) Kemasyarakatan Kampung Pancasila. Namun, ia menilai, tanpa mengabaikan peran Satgas yang lain, maka perlu ada penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Tadi kami juga sudah sampaikan kepada Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) untuk Satgas Kemasyarakatan, khususnya yang menyangkut masalah Siskamling itu bisa ada penebalan, ada penguatan terkait SOP-nya. Baik SOP yang menyangkut masalah petugasnya, tata kelola, manajemen, sarpras, kemudian juga terkait pelaporan dan tindak lanjutnya,” kata Teguh.
Teguh mengaku bersyukur karena seluruh RT di Kota Surabaya telah memiliki Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling). Bahkan, kata dia, ada RT di Surabaya yang telah memiliki lebih dari satu Poskamling.
“Tadi disampaikan bahwasannya jumlah Poskamling (Surabaya) itu ada lebih dari 9.000. Itu luar biasa dan ini bisa menjadi penguatan bagaimana Siskamling di Kota Surabaya bisa lebih bagus lagi,” imbuhnya.
Selain Poskamling, Teguh juga menggarisbawahi pentingnya keberadaan Pos Perlindungan Masyarakat (Poslinmas) yang dinilai saling terkait dan perlu disinergikan. Ia pun menekankan pentingnya sarana prasarana di setiap Poskamling dan Poslinmas untuk mendukung keamanan warga.
“Tadi Pak Wali Kota sudah menyampaikan, akan segera menyampaikan SOP-nya. Nanti kita kaji dan mungkin akan kita bahas untuk bagaimana kita juga membuat suatu prosedur SOP yang secara nasional,” tutur Teguh.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan Kampung Pancasila adalah untuk memperkuat keamanan lingkungan melalui Siskamling. “Jadi dikuatkan dengan Siskamling yang di kampung-kampung untuk menjaga bagaimana keamanan kota ini bisa dipastikan membuat warganya merasa aman dan nyaman,” kata Wali Kota Eri.
Untuk itu, Wali Kota Eri mengungkapkan bahwa pembentukan Kampung Pancasila di Surabaya melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk generasi muda atau Gen Z. “Jadi kegiatan kita ini tidak hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, umur-umur tertentu. Seperti yang kita ketahui deklarasi di Tugu Pahlawan, itu adalah semuanya, termasuk Karang Taruna, Gen Z dan semuanya,” paparnya.
Ia juga menegaskan bahwa pembentukan Kampung Pancasila yang diinisiasi Pemkot Surabaya dirancang untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Baik itu Gen Z, generasi milenial, maupun kelompok-kelompok masyarakat lainnya.
“Karena keguyuban dan kerukunan itu jauh lebih penting daripada yang lainnya. Karena itulah cikal bakal untuk menjaga, menjalankan setiap kampung. Karena kota ini kuat kalau kampungnya juga kuat, diawali dari kampung,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Kampung Pancasila di Surabaya sudah mulai berjalan sejak Juni 2025. Karena itu, saat terjadi kerusuhan di Surabaya pada akhir Agustus 2025, keberadaan Kampung Pancasila ikut berperan.
“Sehingga memang (di Surabaya) sudah ada seperti Siskamling. Karena itulah (saat terjadi aksi massa), ada yang melakukan perlawanan seperti masyarakat Wonokromo, Pabean Cantian, Bubutan, dan banyak titik-titik tertentu,” jelasnya.
Meski demikian, Wali Kota Eri memastikan bahwa pola pengamanan di setiap Kampung Pancasila akan diatur agar dapat mendukung keamanan di pusat kota. “Karena tengah kota ini kita seperti tahu ya, nanti yang ada di rumah-rumah itu kan yang menjaga di setiap sudutnya, bukan di tengah-tengahnya,” ujarnya.
Oleh sebabnya, Wali Kota Eri menekankan bahwa SOP Kampung Pancasila di Surabaya akan segera disampaikan kepada Kemendagri untuk dikaji lebih lanjut. “Nanti saya menyampaikan SOP kami ke Pak Dirjen. Sehingga Pak Dirjen nanti insyaallah akan memberikan masukan, arahan, sehingga ini akan lebih bisa dijalankan oleh masyarakat Surabaya,” pungkasnya. (*)
