PALEMBANG, BeritaLima.Com
Suasana layanan kesehatan di RSUD Gandus semakin memburuk menyusul petisi yang disampaikan puluhan pegawai di RSUD ini kepada Pemkot Palembang menuntut pergantian kepemimpinan RSUD.
Setelah berhasil menyampaikan langsung petisi penolakan kepemimpinan Direktur RSUD Gandus ke Sekda Kota Palembang Aprizal Hasyim. Setelah itu. Tim Inspektorat Kota Palembang mendatangi RSUD Gandus yang berlokasi di Jalan Sofyan Kenawas, Gandus, Palembang. Senin ( 30/09/2024)
“Seorang pegawai RSUD Gandus yang minta namanya disamarkan menegaskan bahwa tuntutan mereka menolak Direktur RSUD Gandus saat ini untuk memimpin RSUD Gandus. Pasalnya menurut dia, oknum Direktur telah mengabaikan jasa pelayanan pegawai yang belum dibayarkan dari tahun 2019 hingga 2024.
Termasuk Insentif petugas laboratorium dari pusat yaitu Kemenkes belum dibayarkan dari tahun 2021 sampai dengan 2024.
“Belum lagi Direktur yang jarang berada di tempat menyebabkan lambatnya tindak lanjut atas masalah yang dihadapi rumah sakit,” keluhnya.Tidak hanya itu, sarana dan prasarana RS yang memprihatinkan sehingga pelayanan kepada pasien tidak maksimal.
Dia bersyukur, perwakilan mereka telah berhasil beraudiensi dan menyampaikan petisi keluhanan mereka langsung kepada Sekda Kota Palembang Aprizal Hasyim.
“Dari kemarin dan hari ini inspektorat telah mendatangi RSUD Gandus dan meminta klarifikasi kepada pegawai kurang lebih berjumlah 80 orang,” timpalnya.Suasana layanan kesehatan di RSUD Gandus semakin memburuk menyusul petisi yang disampaikan puluhan pegawai di RSUD ini kepada Pemkot Palembang menuntut pergantikan kepemimpinan RSUD. Ujarnya
Kami berharap agar kiranya penilaian inspektorat bersifat objektif dan tidak memihak sehingga petisi mereka dapat dikabulkan oleh Pemerintah Kota Palembang.
“Yang selalu kami pertanyakan kenapa pencairan baru akan dilakukan setelah sekian tahun, bagi kami sudah cukup terlambat karena selama ini sering ditanyakan bahkan pernah 2 kali mendapatkan teguran dari Dinkes untuk insentif petugas pemeriksaan TCM namun tidak ada respon,” tambahnya
“Demikian juga untuk jasa pelayanan baru diproses baru-baru ini, sementara yang dari 2019 sampai skrg sama sekali belum pernah diproses,” tukasnya. Senada degan F, pegawai lainnya yang juga mengeluhkan keterlambatan pencairan jasa pelayanan, baik untuk pasien umum maupun BPJS. Pencairan jasa pelayanan itu sudah tertunda sejak tahun 2019 hingga 2024. Keterlambatan ini menimbulkan keresahan karena belum ada kepastian kapan hak-hak mereka akan dipenuhi.
“Kami telah beberapa kali berkoordinasi dengan pihak Manajemen, katanya masih diurus, namun kok sampai detik ini tidak ada kepastian sama sekali,” bebernya. Dia menambahkan, jasa pelayanan yang diperuntukkan bagi seluruh pegawai rumah sakit seharusnya menjadi tanggung jawab pihak rumah sakit, bukan Dinas Kesehatan Kota Palembang.
Hanya saja, pihak rumah sakit terus mengulur waktu dengan alasan masih dalam proses revisi.
“Sementara info yang kami terima kalau di rumah sakit lain sudah bisa cair, kok RSUD Gandus masih belum bisa dicairkan dengan alasan revisi?” tanyanya.Padahal rumah sakit lain revisi dilakukan setelah dana jasa pelayanan keluar, sementara berbeda di RSUD Gandus revisi terus namun nihil pencairan sejak awal.
Selain itu, para pegawai juga mempersoalkan pencairan insentif operator TCM (Tes Cepat Molekuler) diagnosis penyakit TB Paru dari Kementerian Kesehatan. Menurut mereka, insentif tersebut seharusnya langsung diterima oleh operator.
Namun kenyataannya sejak 2021 hingga 2024 dana tersebut tidak kunjung dikeluarkan.
“Rumah Sakit lain sudah bisa cair, karena itu memang hak mereka karena murni dari pusat, bukan bersumber APBD atau APBN,” ungkapnya penuh heran
Kendati sudah ada teguran dari Dinkes Kota Palembang, dia menyebutkan manajemen RSUD Gandus tetap belum memberikan solusi kongkret. Proses birokrasi yang dianggap berbelit-belit memperlambat pencairan insentif ini.
“Sejatinya dari MoU, rekening pribadi operator bisa dipakai, tetapi kenapa ini justru seakan-akan dipersulit?” ujarnya ketus. Tak hanya itu, para pegawai juga mengkritisi minimnya fasilitas yang memadai di RSUD Gandus, sehingga banyak pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain Karena fasilitasnya RSUD Gandus kurang, banyak pasien dirujuk,” singgungnya.
Kami semua pagawai RSUD Gandus berharap agar surat petisi mereka diterima oleh Sekda dan segera mengganti Direktur RSUD Gandus biar kedepannya RSUD Gandus dapat memberikan pelayanan masyarakat dengan baik.
“Kami berharap Pemkot Palembang menanggapi petisi ini dan dapat turun tangan serta membantu menyelesaikan masalah ini, agar hak-hak kami sebagai tenaga kesehatan dapat terealisasi,” imbuhnya.
RS Gandus dibangun untuk melayani pasien di Kecamatan Gandus, namun menurut para; pegawai, pelayanan di rumah sakit tersebut tidak berkembang
Selama 5 tahun berdiri, RSUD Gandus tidak ada perubahan, untuk itu kami berharap ada pergantian pimpinan agar pelayanan dan hak-hak kami bisa dipenuhi,” tukasnya.
Di sisi lain, Sekda Kota Palembang Aprizal Hasyim saat ditemui di ruangannya menyatakan akan segera mencarikan solusi terbaik atas persoalan di RSUD Gandus tersebut
Tapi Sayang sampai saat ini belum ada Titik terang nya. dari turunnya berita senin 30/09/2024. sampai sekarang belum ada solusinya. kami berharap semoga pemerintah kota palembang bisah menyelesaikan permasalahan pagawai RSUD Gandus palembang.( ….)
