SIDOARJO,beritalima.com |Pelaku UMKM yang tergabung dalam Paguyuban UMKM Aloha Sidoarjo dipaksa untuk membongkar dan mengosongkan bangunan usahanya paling lambat bulan Oktober 2022 tanpa mediasi dan kompensasi oleh pihak pemilik lahan Primer Koperasi Angkatan Laut (Primkopal) Juanda.
Perintah pengosongan dan bongkar sendiri bangunan usaha tersebut, tertuang dalam surat bernomor B/225/IX/2022 tanggal 12 September 2022,hal itu disampaikan oleh Selvi selaku Koordinator Paguyuban UMKM Aloha pada awak media saat pers rilis di Kawasan Bundaran Aloha, Sidoarjo, Sabtu,16/10/2022.
“ Alasan pemilik lahan atau Primkopal karena kawasan ini akan terdampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) fly over Aloha,”sampai Selvi.
Selvi selaku coordinator UMKM menyesalkan keluarnya perintah paksa pembongkaran itu karena tanpa melalui mediasi atau musyawarah terlebih dahulu dengan pihak pelaku usaha di Bundaran Aloha.
“ Demi kepentingan masyarakat banyak, kami rela untuk pindah dari lokasi ini, tapi pihak yang berwenang juga harus memikirkan keberlangsungan usaha dan hidup kami, jangan tiba tiba kami disuruh membongkar, mengosongkan dan angkat kaki dari sini, tanpa ada musyawarah. Ingat, penyewa lahan disini mempunyai perjanjian kerjasama dengan pihak Primkopal dimana periode sewanya masih berlaku dan sudah kami bayar, “ jelas Selvi yang mewakili sekitar 50 pelaku UMKM terkecuali SPBU dan Minimarket di Bundaran Aloha.
Lanjut Selvi, pelaku umkm juga sudah melakukan korespondesi kepada Bupati Sidoarjo terkait masalah ini tapi tidak ada solusi malah surat tersebut didisposisikan ke Dinas Bina Marga.
“ Segala upaya sudah kami lakukan untuk memperjuangkan hak kami, tapi pejabat terkait baik Primkopal maupun pemerintah Sidoarjo tidak ada yang bisa memberikan solusi, kami hanya menuntut ganti rugi itu saja,” ungkapnya.
Ditempat yang sama, salah satu pemilik usaha yang bernama Nosa juga merasa kecewa, karena sejak tahun 2017 yang bersangkutan sudah menghabiskan dana hampir 3.5 milyar untuk membangun usahanya di Aloha.
“Bulan Agustus 2022 saya dapat surat dari Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut LANUDAL Juanda bahwa perjanjian kerjasama saya tidak diperpanjang dan harus mengosongkan lahan paling lambat bulan Oktober 2022 padahal saya menyewa lahan disini 20 tahun sejak 2017 dan tiap 5 tahun diperbarui, “ jelasnya.
Seperti diketahui bersama bahwa pembangunan Fly Over Aloha merupakan Proyek Strategis Nasional yang lahannya sebagai besar dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Pemkab Sidoarjo setelah mengantongi ijin pemanfaatan lahan Juni 2022 dari Mabes TNI AL dan melakukan tanda tangan kesepahaman dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur –Bali sebagai penyelenggara Insfrastruktur jalan dan jembatan setelah itu, kalau tidak ada kendala pada Bulan November 2022 akan dilakukan kontrak kerja pemenang tender dengan target selesai proyek pada semester 1 tahun 2024 dengan menghabiskan anggaran sebesar 340 milyar. (Bersambung/RH)
