SURABAYA, beritalima.com –Guna menekan dan mengendalikan harga bahan pokok di Jatim agar tetap normal dan stabil. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim mendorong dan meminta agar puspo agro dijadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tentang pangan.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, Renville Antonio di DPRD Jatim, Kamis (26/1) mengatakan, ditengah kenaikan harga komoditas cabai yang tinggi beberapa waktu lalu, Puspa Agro harus menjadi pusat informasi dan pusat untuk pengendalian harga-harga komoditas yang ada saat ini.
Saat hearing dengan pihak Puspa Agro beberapa waktu lalu sudah disepakati akan menjadikan Puspa Agro sebagai rujukan untuk pengendalian harga-harga komoditas. “Kami berharap peran Puspa Agro bisa menjadi salah satu pengendali harga komoditas pangan di Jatim. Puspa Agro milik Pemprov dan tentunya pemerintah harus hadir dalam pengendalian komoditas pangan di Jatim,” ujarnya.
Renville yang juga politisi asal Fraksi Demokrat ini menyatakan, jika nantinya peran ini bisa jalan dan maksimal, tentunya tidak menutup kemungkinan Puspa Agro akan menjadi BUMD pangan milik Pemprov.
”Kalau sekarang masih anak perusahaan BUMD. Tentunya kalau ada suntikan dukungan dari beberapa kalangan misalnya dari Bank Indonesia bisa didorong untuk menjadi BUMD,” paparnya.
Sekedar diketahui, ditengah kenaikan harga komoditas cabai yang tinggi, Bank Indonesia perwakilan Jawa Timur berharap Pemprov Jatim memiliki BUMD yang fokus dibidang sektor pangan dan khusus menangani komoditas pangan tertentu. Meski sudah ada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Badan Urusan Logistik (Bulog), namun pembentukan BUMD pangan dirasa cukup perlu.
Kepala Bank Indonesia perwakilan Jawa Timur, Difi A.Johansyah mengatakan, pembentukan BUMD pangan penting untuk dilaksanakan, namun jika dikatakan mendesak maka harus ada kajian terlebih dahulu seperti, kajian akademisnya, mekanismenya. Namun BI sangat mendukung jika di Jatim ada rencana pembentukan BUMD pangan. (pca)
