JAKARTA, Beritalima.com– Sudah waktunya Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganbil langkah cepat dengan cara melakukan tes masif berasis Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk memutus mata rantai penyebaran wabah virus Corona (Covid-19).
Jika tidak, ungkap legislator dapil II Provinsi DKI Jakarta, Dr Hj Kurniasih Mufidayati, akhir dari pandemi virus mematikan ini di Indonesia dipastikan bakal sangat lambat.
“Dengan demikian, bisa segera dilakukan Tracing, Clustering dan Containing terhadap pasien dan semua kontak pasien,” kata perempuan yang akrab disapa Mufida itu dalam keterangan pers dia yang diterima awak media, Kamis (23/4).
Saat ini, lanjut anggota Komisi XI DPR RI membidangi tenaga kerja serta kesehatan tersebut, kemampuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melakukan tes berbasis PCR masih sangat terbatas. Rabu lalu misalnya, hanya dilakukan pengujian terhadap 1.188 pasien Covid-19. Padahal, Jokowi, 13 April lalu telah meminta Kemenkes melakukan 10.000 pengujian setiap hari.
Menurut Mufida, jika dibandingkan dengan negara lain, jumlah tes masif per hari di Indonesia sangat rendah. Selasa lalu misalnya, berdasarkan data Worldmeter, Indonesia baru sekitar 182 tes per 1 juta populasi. Malaysia sudah 3.344 tes per 1 juta populasi. “Philipina yang kondisinya relatuf sama dengan Indonesia, sudah mampu melakukan 547 tes per 1 juta penduduk. Bahkan Colombia sudah melakukan 1.281 tes per 1 juta penduduk,” ungkap Mufida.
Jika tes masif berbasis PCR ini tidak segera ditingkatkan, Mufida khawatir, akhir dari pandemi Covid-19 di Indonesia ini bakal sangat lamban. Selain tes masif PCR, pemerintah juga harus mempercepat hasil tes Laboratorium.
Semakin banyak yang meninggal dan dimakamkan dengan proses Standar Operasional Prosedur (SOP) Covid-19, padahal hasil tesnya belum keluar dan belum tentu positif. “Hal ini menyayat hati keluarga korban. Belum lagi jika terjadi penolakan pemakaman. Pemerintah harus bertanggung jawab penuh dalam hal ini.”
Ditambahkan, semua kebutuhan alat dan obat untuk proses tes masif dan tes di laboratorium harus disediakan Pemerintah pusat, agar semua upaya pemutusan mata rantai penyebaran bisa segera efektif. Refocusing maupun realokasi anggaran Kemenkes harus memadai untuk pelaksanaan aksi prioritas ini.
Penyediaan alat tes merupakan langkah hulu dalam penanganan pandemi ini dan harus ditingkatkan. “Negara harus hadir melindungi rakyat dengan melakukan intervensi dalam strategi pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19,” tandas Mufida.
Mufida juga menilai, efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kini diterapkan di sejumlah daerah, akan dapat tercapai jika didukung dengan aksi tes masif berbasis kelurahan. “Dengan demikian bisa langsung terlacak di tengah masyarakat, mana yang ODP dan PDP, selanjutnya dilakukan isolasi supaya tidak menyebar lebih luas,” demikian Dr Hj Kurniasih Mufidayati. (akhir)
