SURABAYA, Beritalima.com |
Dewan penasehat fraksi Demokrat DPRD provinsi Jawa Timur H Surawi mengungkapkan bahwa proyek infrastruktur JLS harus segera diselesaikan. Mengingat proyek tersebut sudah lama menjadi agenda pemerintah. Meskipun sempat mangkrak karena dampak pandemi covid 19, namun anggota komisi D ini optimis bahwa program tersebut akan segera tuntas. Bukan saja karena sudah dipayungi oleh Perpres nomor 80/2019, namun juga karena pemerintah pusat sudah mendapatkan angin segar berupa pinjaman dari Islamic Development Bank.
“Saya mengapresiasi langkah pemerintah bahwa proyek JLS yang sudah lama menjadi agenda program harus diselesaikan oleh pemerintah. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah yaitu berupa utang ke Islamic Development Bank. Kita tahu pembangunan jalan lintas selatan itu sudah dimulai sejak gubernur Jatim itu pak imam Utomo, kemudian dilanjutkan oleh pakde Karwo 10 tahun, dan sekarang eranya ibu Khofifah. Yang saya tahu bahwa JLS itu jalur lintas selatan yang sangat penting untuk menjaga disparitas antara Selatan dan Utara,” terang Surawi.
“Jelas langkah strategis ini sekarang sudah terbuka, maka banyak potensi yang di nikmati masyarakat di daerah Utara, potensi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, destinasi wisata, pengembangan pelabuhan pelabuhan dan sebagainya. Maka ibu gubernur Khofifah ini masih konsisten yang melanjutkan pembangunan sampai tuntas. Mulai dari Banyuwangi sampai Pacitan sampai tuntas, sehingga ibu gubernur mengatakan bahwa diharapkan tahun 2024 ini sudah selesai dari jalan lintas selatan,” sambung Surawi.
“Persoalan hanya di pendanaan. Jalan lintas selatan ini yang panjangnya 764 KM lebih itu baru ia katakan 60% selesai, masih ada kurang 215 km lagi. 215 km itupun sebagian sudah dibiayai oleh IDB (Islamic Development Bank). Kekurangannya ini diharapkan dukungan penuh dari pihak APBN yang biayanya mencapai kurang lebih Rp 4,7 triliun sampai tuntas. Ibu gubernur semangatnya, sinergitas dengan komisi D DPRD provinsi Jawa timur itu luar biasa. Untuk mengimpikan tuntas, jelas dengan berbagai kepentingan yang saya sampaikan itu, maka saya menghimbau agar pemerintah pusat segera menyelesaikan, karena itu termasuk program pembangunan strategis nasional, bahkan masuk di dalam Perpres 80 tahun 2019,” lanjutnya.
“Maka kami mendorong ibu gubernur dan bersama-sama komisi D agar mendesak pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan JLS itu bisa tuntas tahun 2024, karena itu sangat diharapkan masyarakat Jawa timur. Perlu diingat bahwa Jawa timur menjadi penyangga pangan nasional, stabilitas ekonomi, stabilitas politik ada di Jawa timur. Dengan penduduk 40 juta lebih jalan lintas selatan ini sudah di impikan sejak zaman pak imam Utomo, dan perkembangannya bagus saat pakde Karwo 10 tahun menjadi gubernur Jatim,” tandasnya.
“Dan sekarang dilanjutkan dengan konsisten oleh ibu Khofifah, sehingga kami harapkan pemerintah pusat betul-betul mendengarkan aspirasi masyarakat Jawa timur, ini bukan untuk masyarakat Jawa timur saja tapi untuk masyarakat di Indonesia, terutama di wilayah timur Indonesia. Karena pelabuhan-pelabuhan akan berkembang, sektor maritim akan berkembang, potensi perkebunan, peternakan dalam air akan berkembang, sehingga pertumbuhan ekonomi diharapkan akan membaik dari program Bawabakti tuntas 2024. Saya yakin jaga gemah ripah loh jinawi,” pungkasnya.(Yul)
