Radikalisme Dikalangan ASN karena Kurangnya Memahami Wawasan Kebangsaan dan Pancasila

  • Whatsapp

Jakarta — Anggota MPR dari kelompok DPD Fahcrul Razi menilai maraknya Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat dalam paham radikalisme karena kurang pahamnya mereka terhadap nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan.

”Bahkan ada oknum ASN yang masih mempertanyakan apa itu Pancasila, apa UUD 45 dan bagaimana mwrubah Pancasila dengan idiologi lain, ”kata Fahcrul Razi dalam diskusi Empat Pilar ‘Memperkuat Wawasan Kebangsaan di Kalangan ASN’ bersama Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Peneliti Sosial Politik Imaji Institut, Jan Prince Permata, SP., MSi. Di Media Center DPR, Selasa (1/12/2021).

Menurutnya, ini merupakan tantangan bangsa ini diusianya 76 tahum. Seharusnya di era digitalisasi ini maalah itu sudah selesai. Tapi kenyataanya kita masih berkutat masalah idiologi.

Oleh karena itu, lanjut Fachrul Razi, bagaimana meningkatkan wawasan kebangsaan dan juga nasionalisme serta wawasan nusantara pada ASN.

Facrul Razi juga minta agar ada evaluasi terhadap proses rekrutmen dari ASN. Selama ini ada kesan bahwa aeorang menjadi ASN karena adanya peetolongan Tuhan dan pertolongan orang dalam.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan. Menurutnya sejak reformasi banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kurang paham terhadap wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasil. Wawasan kebangsaan hanya menjadi slogan kadang makah menjadi sarana untuk memecah-belah persatuan.

Menurut Zulkifli Hasan, kemerdekaan adalah agar anak bangsa bisa bersatu. Salah satu sarananya adalah menerapkan demokrasi. Baik pilpres, pilgub, pilbub, pilwalkota dipilih langsung secara demokratis.

”Pemilihan langsung itu bertujuan memperkuat persatuan. Tapi kenyataannya malah memecah belah anak bangsa. Ada cebong ada kampret, ”katanya.

Keterbelahan itu juga terlihat di ASN. Artinya mereka belum memahami dan mengamalkan apa itu wawasan kebangsaan dan Pancasila.

Ketika mereka diangkat jadi ASN, mereka disumpah, taat kepada peraturan perundang-undangan, taat kepada konstitusi, sehingga mereka bekerja untuk melayani negara dan melayani rakyat.

Menurut mantan Ketua MPR ini, sikap ASN karena mereka kurang dibekali pemahaman terhadap wawasan kebangsaan dan Panacila. Tidak seperti sebelum reformasi yang diberikan pembekalan moral Pancasila oleh lembaga BP7.

Sementara lembaga BP7 ditiadakan.. Diganti dengan BPIP yang dalam perjalanannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. (ar)

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com

Pos terkait