beritalima.com | Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat kerja (raker) bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendibud) Nadiem Makarim, secara virtual pada Selasa siang (22/09). Rapat tersebut membahas tentang implementasi program kerja Kemendikbud, khususnya yang berkaitan dengan Kebijakan Penyelenggaraan Pembelajaraan Tahun Ajaran 2020/2021 di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan rencana program kerja Kemendibud tahun 2021.
Dalam rapat tersebut, Mendikbud menerima berbagai pertanyaan dan masukan, di antaranya dari Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. Senator asal Yogyakarta ini mempertanyakan tentang bantuan bagi guru honorer yang terdampak Covid-19 di sekolah-sekolah swasta.
“Pemerintah akan mengalokasikan bantuan subsidi gaji bagi pekerja terdampak Covid, termasuk guru honorer sebesar Rp600 ribu perbulan. Bagaimana dengan guru-guru dan tenaga kependidikan di sekolah dan madrasah swasta?” kata pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut.
Hal lain yang menjadi amatan adalah Program Organisasi Penggerak (POP). Menurut Gus Hilmy, program ini sanga menarik, akan tetapi perlu dikomunikasikan dengan organisasi masyarakat (ormas) yang memang sudah menaruh perhatian dalam bidang pendidikan sejak awal, seperti ormas NU dan Muhammadiyah, juga organisasi guru, PGRI.
“Bolehlah kita punya orientasi global, tapi jangan sampai lupa sejarah dan latar belakang budaya bangsa sebagai bagian dari identitas kita,” saran Gus Hilmy.
Selain itu, untuk menjaga konsistensi dan terlaksananya program yang sudah dicanangkan, Gus Hilmy menyarankan adanya penghubung antara Kemendikbud dan dan Komite III DPD RI. Bagaimanapun, anggota DPD RI yang berbasis di daerah, sangat memungkinkan untuk membantu dan mendistribusikan program Kemendikbud.
Menjawab pertanyaan Gus Hilmy, Menteri Nadiem Makarim mengatakan, “Bantuan guru honorer di sekolah swasta pasti juga akan dapat, asal sudah terregistrasi dalam sistem Kemendikbud.”
Nadiem juga menjelaskan bahwa program POP merupakan prototyping dan laboratory program di mana pemerintah mendanai model baru. Program ini ditunda hingga tahun depan, dan telah berkomunikasi dengan organisasi kemasyarakatan, antara lain dengan NU dan Muhammadiyah.
