JAKARTA, Beritalima.com– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI berhasil mempertahankan subsidi listrik untuk pelanggan golongan 450 VA dan 900 VA buat non Rumah Tangga Miskin (RTM) pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pekan ini, diputuskan anggaran subsidi listrik untuk 2021 Rp 54 triliun.
“Alhamdulillah meski tidak sesuai dengan angka permintaan Fraksi PKS (Rp 58 triliun-red), Pemerintah menyepakati subsidi listrik untuk 2021 dipertahankan Rp 54 triliun. Kami dari Fraksi PKS mengapresiasi putusan itu dan siap mengawal penggunaan anggaran subsidi agar tepat sasaran,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan, Dr Mulyanto M.Eng kepada Beritalima.com di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/7).
Anggota Komisi VII DPR RI tersebut menambahkan, mekanisme penyalura subsidi yang semula diusulkan Pemerintah langsung kepada penerima, tetapi sesuai desakan PKS dan fraksi-fraksi lain, model subsidi diputuskan tetap, yakni subsidi barang seperti yang dilaksanakan hari ini.
Dikatakan, saat ini subsidi listrik masih sangat dibutuhkan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan akibat wabah pandemi virus Corona (Covid-19). Ini sebagai wujud kehadiran negara dalam mengatasi kesulitan masyarakat.
Di dalam risalah kesimpulan rapat tertulis besaran subsidi listrik yang disepakati DPR RI dan Pemerintah serta catatan Fraksi PKS mengusulkan subsidi listrik Rp 58 triliun. “PKS konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat kecil dalam hal anggaran subsidi. PKS merasa saat ini Pemerintah belum bisa menghilangkan subsidi karena kondisi ekonomi masyarakat kita yang belum stabil,” demikian Dr H Mulyanto M.Eng. (akhir)
