JAKARTA, Beritalima.com– Sejumlah aspirasi mengemuka dalam Rapat Kerja Ketua DPD RI dengan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola beserta jajaran Pemprov dan Kabupaten Kota terdampak gempa, tsunami dan likuifasi tanah yang terjadi dua tahun silam di Palu dan sekitarnya.
Sedikitnya lima isu penting dalam Raker di Kantor Gubernur Sulteng di Kota Palu, Kamis (19/11) pagi diantaranya, pembebasan lahan relokasi, berakhirnya Inpres No: 10/2018 Desember nanti, irigasi yang diduga penyebab likuifasi dan nasib pendidikan yatim piatu korban bencana serta puluhan ribu pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menenga (UMKM), debitur bank korban bencana yang macet dan gagal bayar.
“Kami berharap Ketua DPD menyampaikan langsung kepada presiden terkait habisnya masa berlaku Inpres Rehab Rekon itu, sedangkan proses rehab belum selesai sehingga warga Sulteng masih butuh inpres itu. Mohon Ketua DPD membantu kami agar Inpres ini diperpanjang,” ujar Longki.
Senator asal Sulawesi Tengah, Lucky Semen menerima aspirasi sekitar 40.000 pelaku usaha, mayoritas UMKM korban bencana, yang berstatus debitur gagal bayar. Dan, kini mereka berstatus blacklist bank. “Saya sudah fasilitasi ke OJK agar dapat keringanan. Rupanya OJK mengembalikan kebijakan ke bank sehingga restrukturisasi hanya bersifat normatif. Bunga dan denda tetap berjalan, bahkan blacklist bank juga diberlakukan kepada para debitur. Sampai ada yang dikejar debt collector, padahal sudah tidak punya apa-apa, karena rumahnya ambles masuk bumi,” urai Lucky.
Senator asal Sulteng lainnya, Wartabone menyoal anak-anak korban bencana yang berstatus yatim, atau yatim piatu, bahkan ada yang sudah sebatang kara, karena seluruh keluarganya menjadi korban lifakuasi dan hilang. “Pendidikan mereka harus ada yang memikirkan. Pastikan saja menjadi kebijakan, pendidikan mereka ditanggung negara. Ini harus menjadi perhatian Pemerintah. Bila perlu beri beasiswa sampai pendidikan tinggi. Tidak besar kok biayanya,” ungkap Wartabone.
Menanggapi hal itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan, siap menyampaikan aspirasi itu secara langsung ke Presiden Joko Widodo. Pimpinan DPD selama ini memang memiliki jadwal untuk forum konsultasi dengan kepala negara secara periodik.
“Setiap saya bertemu di forum konsultasi, selalu saya sampaikan langsung hal-hal strategis dan kendala serta persoalan yang terjadi di daerah, dan Alhamdulillah, beberapa hal telah direspon oleh presiden menjadi kebijakan,” tukas LaNyalla.
Terkait perpanjangan Inpres, LaNyalla optimis presiden merespon. Karena memang progres rehab rekon masih di kisaran 50 persen, akibat terdampak Covid dan persoalan relokasi yang masih ditolak oleh warga dan masih adanya persoalan pembebasan lahan. Bahkan pembangunan kawasan pantai, masih sebatas pembangunan tanggul penahan air. “Artinya memang faktanya masyarakat korban masih membutuhkan Inpres itu untuk diperpanjang,” tukas LaNyalla.
Terkait debitur gagal bayar akibat menjadi korban gempa, mantan Ketua Umum KADIN Jatim itu mengaku prihatin dengan kebijakan OJK dan perbankan. Mengingat kualifikasi debitur didominasi UMKM. “Seharusnya juga bisa ditempuh mekanisme bailout. Apalagi jelas data dan riwayatnya, mereka korban bencana alam. Konglomerasi aja di bailout pemerintah, mengapa UMKM tidak? Ini logika paling sederhana. Saya yakin Pak Jokowi punya keberpihakan dalam kasus-kasus seperti ini,” demikian AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Turut mendampingi LaNyalla yakni Habib Saleh Al Jufrie, Lucky Semen, Wartabone dan Abdul Rachman Thaha (Sulteng), Fadhil Rahmi (Aceh), Ibnu Halim (NTB), Asyera Respati (NTT), Djafar Al Katiri (Sulut), A. Abubakar Bachmid (Gorontalo), Adilla Aziz (Jatim), Bustami Zainudin (Lampung), Zainal Arifin (Kaltim), M Sanusi dan Yance Samonsbara (Papua Barat) serta Asni Hafid dan Fernando Sinaga (Kaltara). Gubernur Sulteng didampingi Wakil Gubernur Rusli Daco Dg Palabbi dan sejumlah pimpinan forkompinda dan anggota DPRD Sulteng Yahdi Basma. (akhir)
