JAKARTA, beritalima.com – Suasana Rapat Kerja (Raker) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4), memanas setelah Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, melontarkan kritik keras terhadap kinerja PTPN yang dinilai bermasalah secara nasional.
Raker tersebut menghadirkan sejumlah kementerian dan lembaga strategis, mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), BPS, hingga BUMN pangan seperti ID Food dan PTPN Group (SugarCo).
Dalam forum itu, Nasim secara terbuka menyebut persoalan di tubuh PTPN, khususnya PTPN III, bukan lagi kasus biasa, melainkan persoalan besar yang terjadi hampir di seluruh Indonesia.
“PTPN III ini bermasalah di seluruh Indonesia. Skema KSO-KSO yang dijalankan sampai sekarang tidak jelas penyelesaiannya,” tegasnya di hadapan peserta rapat.
Ia kemudian menyoroti kondisi di Bondowoso yang disebutnya sudah berada di titik panas. Bahkan, ia mengungkapkan adanya insiden pembakaran kantor PTPN di kawasan Dijen yang menunjukkan konflik telah memuncak.
“Semalam terjadi pembakaran gedung PTPN di Dijen, Bondowoso. Ini sudah seperti perang, luar biasa panasnya, tapi tidak terekspos di media,” ungkapnya.
Menurut Nasim, konflik antara PTPN dan masyarakat tidak boleh terus dibiarkan tanpa kepastian hukum. Ia menegaskan bahwa regulasi sebenarnya sudah tersedia, termasuk Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur kawasan hutan dan perkebunan.
“Aturannya sudah jelas. Tinggal dijalankan, jangan diabaikan,” katanya.
Lebih jauh, ia menyoroti adanya kecenderungan saling menyalahkan antara pemerintah daerah dan masyarakat, padahal persoalan ini telah melibatkan aparat penegak hukum hingga tingkat kepolisian dan kejaksaan.
“Jangan salahkan pemerintah kabupaten atau masyarakat. Semua punya tanggung jawab. Masyarakat juga punya bukti perjanjian dengan PTPN,” tegasnya.
Dengan nada keras, Nasim memperingatkan agar konflik agraria ini tidak berlarut-larut dan kembali menegaskan agar rakyat tidak menjadi korban.
“Jangan korbankan rakyat. Ini harus segera diselesaikan. Ke depan akan ada Pansus Agraria yang akan membongkar semua persoalan ini,” pungkasnya. (*/red)
