KUPANG, beritalima.com – Nusa Tenggara Timur memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dan menjanjikan, untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan serta menggerakan seluruh potensi daerah tersebut diperlukan koordinasi dan kerjasama untuk membangun sektor kelautan dan perikanan di NTT.
Melalui Rakerda ke – 4 ini diharapkan mampu memberikan dukungan dan kontribusi penuh dalam mendorong percepatan pembangunan di Sektor Kelautan dan Perikanan. Untuk itu sangat dibutuhkan kerja keras, pemikiran yang cerdas dan pelaksanaan yang tuntas terhadap pemanfaatan anggaran yang telah di alokasikan.
Demikian disampaikan Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Ganef Wurgiyanto, A.Pi dalam laporannya pada acara pembukaan Rapat Kerja Daerah Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Senin (13/6).
Ia mengatakan, kolaborasi konsep pemikiran yang membutuhkan suatu pola perencanaan yang baik selalu diawali dengan memadukan konsep program dan kegiatan mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai ke daerah.
Perencanaan yang baik dan tepat sasaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Dimana sektor Kelautan dan Perikanan sebagai sektor unggulan dalam memberikan daya ungkit yang besar dalam percepatan pembangunan Nusa Tenggara Timur untuk mensejahterahkan rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan daerah Provinsi NTT No Tahun 2014 tentang RPJMD NTT 2013 – 2018.
Pelaksanaan Rakerda sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 ini dilakukan dengan tujuan, yakni mendorong/meningkatkan kesamaan persepsi, komitmen dan menyepakati sejumlah langkah-langkah strategis dari peserta Rakerda baik dari kabupaten/kota, provinsi NTT menjadikan sektor Keluatan dan Perikanan sebagai sektor unggulan dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi Kalautan dan Perikanan.
“Kita ingin membangun persepsi dan komitmen bersama dengan cara melibatkan secara aktif masyarakat sebagai penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan. Kita juga ingin meningkatkan produktivitas bidang kelautan dan perikanan dimana pada tahun 2016, produksi perikanan tangkap hanya sebesar 123.765 ton (31%) dari potensi 393.360 ton/tahun. Sementara itu, pemanfaatan lahan budidaya ikan air tawar hanya seluas 570 hektar (sekitar 1%) dari total 51.870 hektar. Pemanfaatan lahan budidaya laut untuk rumput laut dan kerapu cuma 11.245 hektar (20,92%) dari keseluruhan luas lahan sebesar 53.727 hektar,” pungkas Ganef dalam laporannya.
Gubernur Frans Lebu Raya dalam sambutan tertulis yang disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTT, Alexander Sena mengatakan, Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Provinsi NTT Nomor 1Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi NTT 2013 – 2018, dimana menetapkan sektor Kalautan dan Perikanan sebagai sektor unggulan dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan untuk lima tahun kedepan.
Ia mengatakan, Dinas Kelautan dan Perikanan hendaknya memfasilitasi, agar pengelolaan kelautan dan perikanan dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya. “ Latih dan bimbing mereka agar dapat meningkatkan produktivitas, sehingga ketersediaan dan konsumsi sumber protein maupun gizi ikan dapat terjamin,” kata Lebu Raya.
Lebil lanjut Gubernur Lebu Raya mengungkapkan, sektor kelautan dan perikaanan memiliki peran strategis dalam mendongkrak pembangunan perekonomian daerah.
“Kita memiliki luasan laut kurang lebih 200.000 km2 yang memiliki beragam jenis ikan bernilai ekonomis tinggi seperti Tuna, Cakalang, kerapu. Garis pantai kita memiliki panjang sekitar 5.700 km2 yang berpotensi untuk pengembangan rumput laut, pariwisata dan penangkapan ikan kecil. Kita memiliki budidaya ikan air tawar seluas 51.870 hektar, air payau seluas 35.455 hektar serta budidaya laut seluas 8.375 hektar. Namun, semuanya itu belum dimanfaatkan secara optimal karena berbagai hal seperti budaya dan pola pikir masyarakat, penerapan teknologi, pengetahunan dan keterampilan,” ungkap Lebu Raya dalam sambutannya sembari meminta agar sinergisitas dan komitmen antara tingkatan pemerintahan perlu ditingkatkan.
Tampak hadir dalam kegiatan yang berlansung dua hari itu, sejak tanggal 13 hingga dengan 14 Juni 2017, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Waluyo Abutohir, para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-NTT, para Kepala OPD Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota se-NTT, perwakilan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
Selain itu, sektor kelautan dan perikanan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional terutama
Dalam kegiatan menghadirkan narasumber yakni Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian dan Kelautan RI, Sesdit Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kabag Program Biro Perencanaan KKP RI, Kepala Biro Perencanaan KKP RI, para Pimpinan Lingkup KKP RI yang wilayah kerja di Provinsi NTT (Balai Konservasi Kawasan Perairan Nasional, Stasiun Nasional, Stasiun Karantina Ikan, PSDKP Stasiun Kupang, Poltek Kupang dan SUPM Kupang). (L. Ng. Mbuhang)
