BLITAR, beritalima.com – Kehadiran lembaga pengawasan seperti LP- KPK (Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan) memang sangat dibutuhkan untuk melakukan kontrol sosial terhadap apa yang di lakukan oleh pemerintah dalam mengelola negara ini.
Akan tetapi, kehadiran lembaga pengawasan tentu harus taat pada koridor hukum yang berlaku untuk menghindari benturan kewenangan dalam melakukan kegiatan dilapangan baik dengan aparat penegak hukum/APH maupun lembaga pemerintah yang lain, disini perlunya peningkatan sumberdaya manusia yang cukup di LP-KPK.
Dalam sambutan Ketua Umum LP- KPK, Amirul.S Piola,S.H pada saat membuka Rakernas IV di Hotel Empire Surabaya Senin kemarin (15.11.2021 ) dilanjutkan dengan pemukulan gong tanda dimulainya Rakernas menjelaskan bahwa ” Kami tidak mengejar kuantitas anggota namun kedepan kita akan kejar kualitas sumber daya manusia/SDM para anggota. Pada Rakernas IV ini nanti akan dilaksanakan Peltidas (Pelatihan Dasar) dan Peltisus (Pelatihan Khusus). Juga kita akan mengirim 100 (seratus) anggota untuk mengikuti pendidikan LEMHAMNAS (Lembaga Pertahanan Nasional) secara daring mengingat saat ini masih kondisi pandemi. Selain itu, kita akan terus perbaiki sistem manajemen didalam organisasi agar kebih kita bisa baik lagi, ” jelasnya.
Rakernas IV LP – KPK diikuti oleh utusan dari hampir seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Indonesia ini akan berakhir pada tanggal 17 November 2021, dan akan membahas rekomendasi hasil Rakerda dari masing-masing Provinsi yang kemudian rekomendasi akan di bawa ke Munas ( Musyawarah Nasional ).
Ditempat yang sama saat ditanya tentang harapannya, Andik Nawir, S.E Divisi Inteljen LP- KPK Provisi Sulawesi Selatan menyampaikan kepada media bahwa ” Kami merupakan peserta terbanyak pada Rakernas IV LP – KPK ini diluar peserta dari Jawa Timur, kami berangkat dengan biaya sendiri. Harapan kami, semua anggota LP-KPK bersatu lawan koruptor. ” tegasnya
Harapan yang berbeda disampaikan oleh Ketua Komisi Cabang LP – KPK Ponorogo, Fajar bahwa ” Kami ingin pasca Rakernas IV LP – KPK ini, kita semua bisa menjalin kemitraan dalam penegakkan hukum dengan pemerintah baik kepengurusan pada tingkat Komnas LP – KPK di Pusat sampai kepengurusan di tingkat kecamatan. Kongkritnya, Komnas LP – KPK Pusat harus menjalin kemitraan dengan Mabes Polri, KPK, Kejaksaan Agung dan Kementerian. Komda bermitra dengan Gubernur, Kapolda, Kejaksaan Tinggi dan lainya begitupun yang ada didaerah sampai pada kepengurusan tingkat Kecamatan. Tujuanya agar LP-KPK mudah didalam membantu memperjuangkan hak hak masyarakat.” harap Fajar ( DJ/Ich/Red )
