SUMBAWA BARATNTB.Beritalima.com| Selepas memimpin Apel Pagi pada hari pertama menjalankan tugas, Penjabat Sementara Bupati Sumbawa Barat, Julmansyah, S.Hut,MAP memimpin Rapat Koordinasi dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemkab Sumbawa Barat dan Camat se Kabupaten Sumbawa Barat, bertempat di Ruang Sidang Graha Fitrah Kantor Bupati Sumbawa Barat, Rabu 25/09/2024 Pukul 09.00 Wita.
Rapat Koordinasi tersebut dipandu oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Drs. Mulyadi. Dalam rakor tersebut Pj Sekretaris Daerah meminta kepada seluruh Kepala OPD untuk dapat menyampaikan informasi tugas fungsi OPD yang saat ini sedang dilaksanakan.
Secara bergiliran para kepala OPD menyampaikan berbagai informasi terkait dengan tupoksinya masing masing. Rakor yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam tersebut, berjalan interaktif. Berbagai informasi dan persoalan yang disampaikan dari perencanaan, pelaksanaan program hingga evaluasi. Berbagai persoalan daerah yang dibahas dalam kesempatan tersebut yaitu terkait dengan Penerimaan CPNS dan P3K, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan, TPS3R, Pelayanan Kesehatan, Darurat Kekeringan, Pariwisata dan Penyelenggaraan Moto GP, Bantuan Sosial kemiskinan, Pemanfaatan Lahan Pertanian, dan berbagai persoalan daerah lainnya. Terhadap beberapa OPD tertentu, Pjs Bupati langsung memberikan respon terkait persoalan yang perlu harus segera ditangani.
Salahsatu hal yang disampaikan oleh Pjs Bupati Sumbawa Barat yaitu terkait Draft teknokratik RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat, dimana sudah harus dimasukkan desain program strategi pasca tambang 2030 PT.AMNT, dimana menurutnya bahwa ini adalah momentum yang tepat untuk memasukkan isu penutupan tambang (mining closure), mengingat ekonomi KSB sangat tergantung pada tambang. Harus ada exit strategy sektor yang mampu memngganti posisi sektor tambang di saat penutupan tambang nantinya.
Hasil dari pertemuan tersebut, Pjs Bupati meminta kepada para Kepala OPD agar dapat melaksanakan pertemuan lanjutan terkait dengan persoalan yang ada. Jika kaitannya dengan kewenangan yang bukan milik Kabupaten, dirinya siap untuk memfasilitasi pertemuan dengan berbagai pihak terutama Pemerintah Propinsi dalam rangka untuk mencari solusi. Segera kita rapat koordinasi masing masing OPD terkait dengan berbagai persoalan yang kita sampaikan tadi, InsyaAllah nanti jika ada persoalan yang membtuhkan koordinasi di tingkat propinsi saya akan fasilitasi, misalnya terkait dengan status lahan transmigrasi, saya nanti akan panggilkan KPH untuk membicarakannya dengan OPD terkait guna mencarikan solusi terbaik.
Dalam penyampaian penutupnya di akhir rapat tersebut, Pjs Bupati berharap kepada semua kepala OPD agar dapat membantu dirinya dalam melaksanakan 5 arahan kemendagri agar dapat berjalan seperti apa yang diharapkan. (Prokopim)
