JAKARTA, – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, mengimbau Pemerintah Pusat (Pempus), menyalurkan kembali beras yang merupakan bagian dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog.
Hal ini disampaikan Gubernur, disela-sela Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (Rakor SPHP) Wilayah Indonesia Timur, di Badan Pangan Nasional (BPN),Jumat (16/5/2025), berpusat di Ruang Rapat Nusantara, Kantor Badan Pangan Nasional, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
” Tantangan ketahanan pangan di wilayah kepulauan, salah satunya adalah ketergantungan masyarakat terhadap beras SPHP. Ini penting, terlalu relay on beras ini,Pak. Mohon segera diluncurkan juga di wilayah timur terutama Maluku,Pak. Itu kuncinya,” imbau Gubernur.
Selain itu, Gubernur imbau perlu adanya penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras SPHP regional 3, yang mengatur HET beras SPHP di wilayah Maluku dan Papua.
Menanggapi apa yang menjadi tantangan dan permintaan kepala daerah yang hadiri rakor, Arief Prasetyo Adi yang menjabat Kepala BPN menjelaskan, perlunya kolaborasi jika harganya kemahalan. dan akan dibantu melalui koordinasi tentang ongkos transportasi dengan Dirjen Perhubungan.
” Kalau kemahalan harganya, kolaborasi. Di lapangan ada beras SPHP, beras medium biasa yang bukan beras SPHP dan ada juga beras premium. Nah, kan semua dibutuhkan oleh masyarakat maka ada Pak Tarto disini, jadi bapak-bapak bisa kolaborasi tolong dibantu biar langsung dari penggilingan padinya. Jangan lewat D1,D2, sehingga sampailah di Maluku maupun Maluku Utara harga yang relatif bersaing walaupun belum bisa menurunkan ongkos transportasi. Nanti soal ongkos transportasi, kita coba koordinasikan dengan Dirjen Perhubungan, siapa tahu ada tol lautnya, itu bisa menurunkan biaya transportasinya,” tutur Prasetyo Adi.
Terkait penyaluran beras SPHP, Mokhamad Suyamto yang menjabat Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik pada Perum Bulog menyebutkan, stok beras di Maluku tersedia 20ribu ton dan sangat cukup.
” Penyaluran beras SPHP ke Maluku dan Papua, kami menunggu keputusan,” akuinya.
Hadir juga pada kesempatan itu Wakil Gubernur Papua Tengah, Wagub Papua Barat, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, Deputi II Kantor Staf Presiden, Perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Stakeholder Terkait, yang mengikuti secara daring maupun luring. (ulin)
