SUMBAWA BARAT NTB.Beritalima.com|
Bupati Sumbawa Barat hadir dalam Rakor (Rapat Koordinasi) Tata Kelola Pertambakan se- Wilayah NTB yang dilaksanakan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) RI, Kamis 09/01/ 2025, pukul 09:00-12:00 WITA bertempat di Kantor Gubernur NTB.
Dalam kesempatan tersebut Bupati KSB didampingi oleh Asisten Perekonomian dan pembangunan, Inspektur Inspektorat Daerah, Kadis Pariwista, Kadis Perikanan dan Kelautan, Kadis PU, Kadis LHK, Kepala Bapenda Kabupaten Sumbawa Barat.
Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, serta supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dalam sambutan pembukaan sekretaris daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Drs.H.Lalu Gita Aryadi menyampaikan bahwa sektor Pertambakan memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, menjadi tumpuan dan memiliki potensi besar menopang pembangunan NTB secara berkelanjutan.
Mik Gite sapaan akrabnya mengatakan, bahwa dengan adanya potensi untuk menopang ketahanan pangan, ini sangat relefan dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dengan memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ekonomi biru maksudnya adalah kemaritiman, peisisir dan laut-laut kita.
” Kita berharap, mudah-mudahan dengan pertemuan ini akan menginspirasi kita dalam mengelola wilayah pesisir dan laut kita untuk kontribusi PAD dengan tata kelola sebaik-baiknya, dan saya sangat mengapresiasi kehadiran bapak ibu semua. Kehadiran bapak Ibu semua mencerminkan komitmen kita dalam mengelola sektor pertambakan dengan baik dan benar. Inovasi dan kolaborasi harus kita lakukan untuk suksesnya program presiden terpilih. Ini sangat diperlukan upaya intensif dan langkah strategis dalam mensukseskan Program Presiden Prabowo,” terangnya
Sementara itu, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi Wilayah V, KPK Republik Indonesia, Dian Patria menyebutkan bahwa dalam upaya untuk mengawal aktifitas pertambakan di NTB kita harus mengutamakan pengelolaan Alam harus di jaga dan masyarakat harus sejahtera. Apalagi sekarang di NTB, jumlah touris semakin meningkat. Jangan sampai gara gara pengelolaan pertambakan kita tidak baik ini akan berdampak buruk. Disatu sisi melalui aktifitas pertambakan, daerah dapat meningkatkan PAD, di sisi lain lingkungan rusak.
”Kita ambil contoh misalnya kebakaran hutan, kerusakan lingkungan karena sianida, dan pengrusakan lain-lainnya akibat salah pengelolaan, itu tidak sebanding kerusakan alam dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Oleh karenanya, dalam hal pengelolaan pertambakan itu tidak bisa berdiri sendiri, harus membangun fungsi koordinasi, supervisi, memediasi jika ada hal-hal yang memerlukan koordinasi lintas sektor, lintas kementerian, propinsi,Kabupaten /kota insyaAllah kami siap menjadi jembatan” ucapnya
Jika kita berbicara tambak, tentu harus ada koordinasi lintas sektor seperti Sektor Perikanan Kelautan, ATR, Pariwisata, Pajak, dan lain-lainnya itu butuh sinergi. Dilaksanaknnya supervisi untuk pencegahan penindakan yang kami sebut pencegahan ofensife. Ini dimaksudkan untuk mengingatkan dan menyampaikan.” Mumpung masih tahap pencegahan kita bisa ngomong lebih lepas. Dalam arti banyak sekali masalah yang tidak bisa selesai sendiri. Ada masalah yang harus di intervensi, butuh teman-teman yang lainnya. Ayo kita bareng-bareng,” ungkap Dian Patria
Kesempatan tersebut Bupati Sumbawa Barat, Dr.Ir.H.W.Musyafirin.,MM dalam paparnya menekankan pada pentingnya upaya penertiban di sektor pertambakan. ” Yang tak kalah penting dalam investasi di sektor pertambakan adalah penertiban. Lebih-lebih kami yang ada di KSB, pengelolaan tambak udang dekat dengan pemukiman warga. Ada upaya saling komplain, ada juga persoalan pengelolaan ipalnya yang tidak bagus.Nah praktek ini memberikan dampak bukan saja pada investasi Pariwisata tetapi juga pada sektor pertambakan itu sendiri.
“Kami berharap nanti di tanggal 8 febuari nanti, saya sepakat dengan Kabupaten/Kota lainnya agar adanya kesamaan data dari pusat, hingga Kabupaten yang di jembatani oleh KPK terkait dengan sektor pertambakan yang ada di Kabupten/Kota seluruh NTB,” tegas Bupati (Rozak)
