MATARAM, NTB.Beritalima.com|
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat koordinasi bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) se-Provinsi NTB Tahun 2025, Rabu (23/7/25) bertempat di Aula Hotel Lombok Raya.
Secara resmi dalam kegiatan Rakor tersebut dibuka oleh Gubernur NTB DR.Lalu Muhamad Iqbal dengan didampingi Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri S.E., M.IP. serta di hadiri para Walikota dan Wakil Bupati se Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Lalu Iqbal menegaskan,bahwa kemiskinan merupakan akar dari berbagai persoalan sosial di NTB.
“Ini yang pertama dilakukan dalam pemerintahan Iqbal-Dinda untuk memulai duduk bersama membahas masalah kemiskinan ini,” tegasnya
Lalu Iqbal menyampaikan bahwa penanganan kemiskinan merupakan prioritas utama pemerintahannya dan langsung dipimpin oleh Wakil Gubernur, Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP. bahwa problem kita sekarang ini adalah tidak ada orkestrasi dan kolaborasi. Karena itu, program Desa Berdaya dirancang untuk menghadirkan kolaborasi dan orkestrasi lintas sektor yang dipimpin langsung oleh Pemerintah Provinsi.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP. yang juga menjabat sebagai Ketua TKPK dan TPPS NTB ,ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta, khususnya para Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota.
“Kehadiran kita semua pada kesempatan hari ini menunjukkan komitmen besar kita bersama, untuk menuntaskan salah satu isu yang akan menentukan naik tidaknya IPM kita di Nusa Tenggara Barat,” ungkap Wagub.
Ia juga menyampaikan capaian penurunan kemiskinan ekstrem dari 2,64 % menjadi 2,04 % per Maret 2024. Penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebanyak 658.600 orang, turun 50.000 orang dibanding Maret.
Dalam paparannya, Wagub juga menekankan strategi penanggulangan kemiskinan sesuai dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2025, yaitu: pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Hj.Hanipa, S.Pt.,M.MInov menyampaikan bahwa di Kabupaten Sumbawa Barat, untuk angka kemiskinan secara keseluruhan turun dalam 5 tahun terakhir dari 13,34 tahun 2020 menjadi 12,23 tahun 2024. Memang sempat naik turun, tetapi trend mengarah ke arah yang lebih baik. Sementara untuk kemiskinan ekstrim berhasil ditekan hingga 3,52 persen dalam lima tahun terakhir.
Hj.Hanifah juga menerangkan tentang angka stunting, dimana di Kabupaten Sumbawa Barat terjadi penurunan terus menerus. ” Angka Stunting di Kabupaten Sumbawa Barat berada pada angka 15,80 persen ditahun 2020, menjadi 7,37 persen ditahun 2024, dan itu artinya terjadi penurunan sebesar 8,43, persen selama kurun waktu 5 tahun . Ini menjadi bukti kerja kolaboratif dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Sumbawa Barat” ungkap Wabup
Terkait dengan komitmen Pemerintah Kabupaten dalam menurunkan angka Kemiskinan dan Stunting, Wabup menyampailan bahwa untuk mempertahankan kinerja tersebut, Pemda KSB di tahun 2025 telah menganggarkan sebesar 176 Milyar lebih untuk meminimalisir kantong kemiskinan, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan warga. Sementara untuk stunting telah dianggarkan sebesar 28 Milyar lebih. Kedepannya, Pemda KSB telah menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 8,73 persen di tahun 2029, dan angka stunting menjadi 5,41persen di tahun 2029.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga memperkenalkan Kartu Sumbawa Barat Maju sebagai strategi untuk penanganan kemiskinan, dan Program PDPGR sudah dilaksanakan 10 tahun telah terbukti efektif dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan program kerja Pemerintah Daerah.
” InsyaAllah dengan adanya regulasi yang kuat, dukungan PT. AMMAN, kolaborasi untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting di Kabupaten Sumbawa Barat, dapat terlaksana dengan baik” tutup Wabup (R)
