JAKARTA – Indonesia merupakan negara yang berada di wilayah rawan bencana. Dalam satu tahun terakhir, Indonesia telah mengalami pelajaran yang luar biasa, baik bencana alam dan nonalam berupa pandemi Covid-19. Pengalaman ini menjadi momentum untuk ketangguhan masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai bentuk bencana.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2021 yang berlangsung secara virtual. Saat memberikan arahan Presiden Jokowi mengatakan, dalam menghadapi bencana kemanusiaan ini tidak pernah ada pembandingnya dalam sejarah. Menurutnya, sisi kesehatan dan sisi ekonomi harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan.
“Pengalaman ini menjadi momentum untuk memperkokoh kita dalam menghadapi segala bentuk bencana,” ujar Presiden Jokowi, pada Rabu (3/2) secara virtual, yang dapat diakses pada kanal Youtube BNPB.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa poin dalam merespons tantangan penanggulangan bencana kini, khususnya pandemi Covid-19. Di samping itu Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap bencana, termasuk 35 negara paling rawan di dunia.
Presiden Jokowi menekankan bahwa kunci utama dalam mengurangi risiko bencana adalah aspek pencegahan dan mitigasi bencana.
“Sudah disampaikan berulang dan jangan sampai terlambat. Ini bukan berarti aspek yang lain tidak penting. Jangan sampai reaktif tetapi perlu antisipasi yang baik dan detail,” ujar Jokowi.
Lebih lanjut, ia menyinggung mengenai kebijakan nasional dan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana. Indonesia telah memiliki perencanaan jangka panjang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020 – 2024, namun tidak hanya pada desain besar.
“Ini harus bisa diturunkan dalam kebijakan, perencanaan, tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana dan dilanjutkan dengan audit di lapangan dan bukan hanya di atas kertas saja,” imbuhnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan beberapa butir arahan, antara lain tidak sibuk membuat peraturan, tetapi pelaksanaan di lapangan. Aspek pengendalian dan penegakan standar di lapangan, misalnya standar bangunan tahan gempa, fasilitas umum dan sosial.
“Hal seperti ini harus dikawal dalam pelaksanaannya, diikuti audit ketahanan bangunan agar sesuai dengan standar sehingga jika terjadi bencana korban bisa diminimalkan, segera melakukan koreksi dan perkuatan jika tidak sesuai standar,” ujarnya.
Terkait dengan pengurangan risiko bencana, ini perlu terintegrasi dari hulu, tengah dan hilir. Upaya ini juga perlu menghindari ego sectoral, ego daerah dan semua terintegrasi, serta saling mengisi dan melengkapi.
“Tidak boleh ada yang merasa ini bukan tugas saya, bukan urusan saya. Hati-hati ini bencana, berbeda dengan hal normal,” tegas Jokowi.
Selanjutnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa manajemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat pascabencana perlu cepat dan terus diperbaiki.
“Ini yang dilihat, jangan ditunggu satu tahun belum terjadi apa yang sudah kita janjikan,” ucapnya.
Di samping itu, sistem peringatan dini harus dicek, bekerja cepat dan akurat, kecepatan respon yang terus ditingkatkan. Kemudian, Presiden Jokowi juga menyinggung rencana kontinjensi dan operasi saat tanggap darurat harus dapat diimplementasikan dengan cepat.
“Kecepatan adalah kunci untuk menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban. Sangat penting sekali,” pesan dalam Rakornas PB 2021 yang bertema ‘Tangguh Hadapi Bencana.’
Di akhir arahan yang dihadiri kepada daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa edukasi dan literasi kebencanaan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan, mulai dari lingkup sosial yang paling kecil yaitu keluarga. Dilanjutkan dengan simulasi di daerah yang rawan sehingga masyarakat semakin siap menghadapi bencana.
Tak lupa dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih kepada BNPB, BPBD dan semua pihak yang telah mendedikasikan seluruh waktu dalam penanggulangan bencana di Tanah Air.
Rakornas PB 2021 diselenggarakan oleh BNPB selama 5 hari, dimulai pada 3 – 5 Maret 2021 dan dilanjutkan 8 – 9 Maret 2021. Penyelenggaraan Rakornas PB dilakukan secara virtual di masa pandemi Covid-19 dan dapat diakses melalui kanal media sosial BNPB.
