JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan enam arahan dan rekomendasi terkait penanggulangan bencana gempabumi serta kiat-kiat bagaimana menghadapi adanya potensi ancaman tsunami.
Adapun rekomendasi yang pertama menurut Luhut adalah bahwa implementasi penanggulangan bencana sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2019 harus dilakukan secara nyata.
Dia juga meminta agar peningkatan ketahanan pada Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, serta peningkatan kolaborasi Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam penanganan bencana dapat dilakukan secara faktual dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
“Implementasi Perpres ini menjadi sangat penting. Kerja sama di antara kita semua antara K/L itu betul-betul saya tekankan harus bisa jalan,” tegas Menko Marvest Luhut dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hari kedua yang mengusung materi “Penanggulangan Bencana Geologi (Gempabumi, Tsunami dan Erupsi Gunungapi)” di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Kamis (4/3).
Kedua, penguatan jaringan komunikasi dan informasi modern hingga tradisional yang mengacu pada kearifan lokal harus dijalankan secara sistematis, intensif dan berkelanjutan hingga tingkat kabupaten/kota dengan potensi rawan bencana tsunami tingkat tinggi.
Menko Luhut melihat peran Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan BNPB sudah berjalan dengan baik dan beriringan bersama pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dia meminta agar kolaborasi tersebut dapat terus dilanjutkan dan jangan sampai terhenti.
“Ini semua sudah disusun. Saya senang bahwa BMKG dan juga dengan BNPB sudah kerja bahu membahu dengan Pemdanya. Tapi ini terus kita exercise tidak boleh lupa,” ujar Luhut.
Ketiga, masyarakat Indonesia harus mengetahui informasi mengenai potensi dan tingkat kerawanan gempa dan tsunami pada tiap daerah yang bersumber dari lempengan megathrust 13 segmen dan sesar aktif 295 segmen.
Sebagaimana menurut sumber data dari BMKG, peningkatan aktivitas gempabumi dirasakan sejak awal tahun 2021. Oleh sebab itu, tentunya informasi tersebut harus disampaikan dan diterima dengan baik, sehingga seluruh komponen dapat mempersiapkan upaya pencegahan dan mitigasinya.
“Saya minta supaya kita semua melihat ada sumber gempa megathrust 13 segmen. Saya kira bisa dibaca,” katanya.
Selanjutnya yang keempat, penanggulangan bencana tak lepas dari peran serta pemerintah di daerah. Selain itu, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanganan teknis kebencanaan juga harus ditingkatkan.
Menko Luhut menilai bahwa peran di daerah sangat menentukan. Tanpa peran daerah, maka pemerintah pusat juga tidak akan sempurna dalam menyelesaikan masalah.
“Jangan pemerintah daerah berfikir bahwa ini tugas pemerintah pusat. Tidak. Tanpa bapak-bapak dan ibu-ibu di daerah, maka pemerintah pusat tidak akan sempurna bagaimana melakukan mobilisasi kekuatan di daerah,” jelas Luhut.
Kemudian yang kelima, infrastruktur sistem peringatan dini seperti Ina TEWS dan inovasi-inovasi teknologi baru untuk memberikan arahan evakuasi misalnya, harus dapat lebih ditingkatkan dan memenuhi standar serta dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Dalam hal ini, Menko Marvest Luhut Pandjaitan telah meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani agar memberikan anggaran khusus kepada BMKG dan lembaga terkait untuk memperkuat basis sistem peringatan dini.
Namun, dia juga mengatakan bahwa apabila infrastruktur sistem peringatan dini tersebut dapat diproduksi menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Tanah Air, maka hal itu harus didorong dan diutamakan sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian.
“Kita dorong kemarin. Saya sudah minta ke Menteri Keuangan untuk kiranya mempercepat melengkapi peralatan,” kata Menko Luhut.
“Jangan semua impor saja. Sehingga juga ciptakan lapangan kerja,” imbuhnya.
Berikutnya yang terakhir, Menko Luhut memberikan peringatan kepada sejumlah daerah seperti Mentawai, Bengkulu, Lampung, Selat Sunda-Banten, Selatan Bali, Sulawesi Utara-Laut Maluku, Sorong dan Lembang.
“Tolong kepala daerah waspada. Tapi bukan berarti yang lain aman,” pungkas Menko Luhut.
Rakornas PB BNPB 2021 hari kedua digelar secara tatap muka bagi para narasumber dan melalui media daring bagi para peserta dari Kementerian/Lembaga, Kepala Daerah seluruh Indonesia, BPBD seluruh Indonesia, Akademisi, Komunitas, Dunia Usaha, Relawan dan Media se-Tanah Air
Hadir secara langsung memberi arahan dan paparan masing-masing; Menteri Koordinator Bidang Kemaritimian dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno, Kepala Badan Geologi ESDM, Eko Budi Lelono, Kepala BPPT Hammam Riza, perwakilan Kementerian PUPR serta Lembaga terkait.
Adapun hadir sebagai tokoh implementasi dari Rakornas PB 2021 hari kedua tersebut masing-masing; Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Danrem NTB, Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan Bupati Donggala.
