JAKARTA, Beritalima.com– Wakil rakyat dari Dapil II Provinsi DKI Jakarta, Dr Hj Kurniasih Mufidayati menyesalkan keputusan Pimpinan DPR RI untuk melakukan pembahasan RUU Omnibus Law di Badan Legislasi (Baleg).
Seharusnya, ungkap anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi tenaga kerja dan kesehatan tersebut, pimpinan DPR RI dan seluruh anggota DPR RI yang mengaku sebagai wakil rakyat, harusnya berpihak kepada rakyat termasuk buruh yang tengah menghadapi pandemi Corona (Covid-19).
Menurut Mufida, saat ini pandemi Corona telah menginfeksi ribuan Warga Negara Indonesia, menghilangkan ratusan nyawa, termasuk belasan dokter dan tenaga medis. “Dan kini ratusan juta jiwa rakyat Indonesia terancam jika kita tidak fokus dan serius menghadapi ancaman pandemi Covid-19,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Sebagaimana diketahui, Pimpinan DPR RI, Kamis (2/4) telah menyetujui pembahasan RUU Omnibus Law di Baleg. Selanjutnya badan kelengkapan DPR RI ini bakal mengadakan uji publik.
Ditambahkan, Fraksi PKS DPR RI secara tegas mendorong Pimpinan DPR RI dan seluruh Anggota DPR untuk dapat fokus berpihak kepada rakyat dan buruh dalam menghadapi pandemi Corona yang kian mencemaskan. “Sejak awal Maret, saat kasus positif pertama kali diumumkan Presiden Jokowi kepada publik sampai hari ini, sudah banyak pekerja yang dirumahkan atau bekerja paruh waktu sehingga mengurangi pendapatan mereka.
Dengan kesediahan mendalam, Mufida menuturkan, ada juga dari mereka itu yang harus tetap bekerja, harus keluar rumah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya atau akan mendapatkan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika tidak masuk kerja. “Dalam kondisi seperti ini, Negara seharusnya hadir untuk melindungi rakyat, para pekerja yang telah membantu Pemerintah dalam menggerakkan ekonomi nasional,” tandas Mufida.
Karena itu, kata Mufida, Fraksi PKS DPR RI mengajak Pimpinan DPR RI dan seluruh Anggota DPR RI untuk mengedepankan empati dan nurani kepada rakyat Indonesia. “Kita dapat duduk di parlemen ini atas dukungan rakyat dan pekerja, bukan segelintir kelompok yang ingin memanfaatkan situasi dan kondisi saat ini,” ujar Mufida.
Mufida menyesalkan, alih alih membuat kebijakan yang berpihak kepada puluhan juta pekerja yang masih bekerja di sektor industri agar mereka tetap survive, pimpinan DPR malah mengambil momentum pandemi ini untuk membahas RUU yang dapat membuat pekerja semakin tertekan dan merana dalam situasi sekarang ini. “Saya berharap pimpinan DPR RI dapat lebih bijak, menjadikan situasi pandemi ini sebagai moment untuk menggerakkan segenap komponen bangsa dalam melawan dan memerangi Cvid-19,“ tegas Mufida.
Keputusan DPR untuk tetap membahas RUU Omnibus Law ini, praktis memancing kekhawatiran pekerja di seluruh Indonesia. Ingatan mereka tertuju kepada RUU yg tidak berpihak kepada hak pekerja dan bakal dibahas dengan super cepat.
“Tentu hal ini akan memancing kegelisahan, kekhawatiran dan bahkan kekecewaan mereka sehingga dapat membuat situasi semakin tidak kondusif di saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan penguasa,” demikian Dr Hj Kurniasih Mufidayati. (akhir)
