JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi XI DPR RI, Dr Hj Anis Byarwati mengapresiasi Bank Inonesia (BI) yang memiliki konsen terhadap isu ekonomi dan keuangan syariah dengan menempatkan ekonomi syariah sebagai hal penting.
Itu disampaikan Anis yang juga ekonom dan pemegang gelar S3 Ekonomi Syariah Univesitas Ailangga (Unair) dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur BI secara virtual di Jakarta, kemarin. Raker ini membahas topik Perkembangan Ekonomi Terkini dan Regulatory Reform Sistem Pembayaran di Indonesia.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengapresiasi sikap BI yang menempatkan ekonomi Syariah sebagai hal penting. “Saya ingin mengajak BI sebagai salah satu stakeholder syariah di Indonesia menjaga iklim ekonomi, politik dan sosial agar kondusif untuk perkembangan ekonomi syariah khususnya perbankan Syariah.
Dengan begitu, bank syariah ke depan bisa berkembang dan menjadi salah satu alternatif sistem yang memberikan sumbangan signifikan terhadap perekonomian nasional,” kata wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur tersebut.
Terkait dengan beredarnya berita di masyarakat yang menyudutkan posisi bank syariah, Ketua DPP PKS bidang Ekonomi dan Keuangan ini memandangnya dari sudut lain. Anis mengatakan, kritik yang diberikan masyarakat ini dapat bernilai positif. Ia meyakini masyarakat bukan mengkritik bank syariáhp-nya tetapi mengkritik operasional bank syariah.
“Kritik dari masyarakat ini menjadi pengingat bagi stakeholder keuangan Syariah terutama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BI, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk bisa berbenah diri,” ungkap Anis.
Anis mengingatkan BI, OJK dan KNEKS untuk memastikan bahwa para pegawai pelaksana dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di dalam perbankan syariah benar-benar memahami tentang akad dan operasional perbankan syariah sehingga mereka betul-betul menjalankan prinsip-prinsipnya.
Dia juga mengingatkan bahwa rentang kendali BI dengan para pelaksana perbankan sangat jauh. “BI dan OJK punya rentang kendali yang sangat jauh terhadap operasional bank syariah, padahal operasional bank syariah sangat ditentukan SDM pegawai pelaksana yang ada di bank syariah itu,” tegas dia.
Anis juga menilai, perpindahan SDM dari bank konvensional ke bank syariáh harus disertai dengan pelatihan dan pembekalan yang mumpuni sehingga SDM-SDM tersebut memiliki peningkatan kompetensi tentang prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam operasional bank Syariah. Dia
meyakini, peningkatan kompetensi SDM meningkatkan kredibilitas bank Syariah di kancah ekonomi nasional.
Karena itu, wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur itu menghimbau agar BI, OJK dan KNEKS mulai merubah sudut pandang dalam pengembangan ekosistem syariah terutama perbankan syariah. Ia mengajak stakeholder ekonomi Syariah tidak hanya melihat market share semata, karena hal itu menjadikan industri syariah kehilangan ruh. Namun, bank syariah harus memperbesar market share lewat ekspansi pembiayaan yang lebih luas.
Anis berharap, fokus bank Syariah tidak selalu dominan pada akad murobahah. (akad jual beli), akan tetapi perlu dibuka lebih luas akad lainnya seperti mudharobah (permodalan dengan nisbah bagi hasil yang disepakati), dan musyarokah (penyertaan modal usaha) yang berbagi untung kepada perusahaan kecil.
Data menunjukkan bahwa pembiayaan kepada UMKM terutama, sangat tidak signifikan dari bank Syariah. “Ini merupakan keprihatinan saya terhadap perkembangan bank Syariah. Karena cita-cita menjadikan ekonomi syariah sebagai arus baru pertumbuhan ekonomi Indonesia, harus didukung oleh semua aspek termasuk oleh hal-hal yang nampak kecil, tetapi memiliki dampak yang sangat besar,” demikian Dr Hj Anis Byarwati. (akhir)
