PADANG,beritaLima — Menindak lanjuti penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungkawaban(LKPj) Walikota Padang Tahun 2016. Panitia Khusus I (Pansus I) DPRD Padang membahas tentang Pendapatan melakukan pertemuan dengan Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan (Dispernakbuthun) Padang, di lantai II ruang rapat paripurna gedung DPRD Padang, Kamis (6/4/2017).
Kepala Dinas Pertanian, Syaiful Bahri mengatakan, sebenarnya berbicara mengenai Pendapatan di Disperhutbun ada dua, yakni pada Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan di pertanian pada pembibitan.
Memang pada Dispernakbuthun untuk pencapaian pendapatan saat ini belum dapat optimal. Hal itu dikarenakan masih belum banyaknya daya serap pada Rumah Pemotongan Hewan, disebabkan masih adanya tempat tempat pemotongan liar serta sarana dan prasarana yang belum memadai, ” ujarnya pada wartawan usai rapat dengan Pansus I DPRD Padang.
Syaiful menjelaskan, Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang berada di Aia Pacah belum bisa berjalan efektif. Untuk sarana dan prasarana yang ada di RPH Aia Pacah saat ini belum atau sangat tidak memadai. Seperti kandang, IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) serta penggunaan alat potong yang masih manual hanya ada satu dan itupun masih dipinjamkan oleh seseorang. Juga halnya alat penarik untuk menaikkan dan memindahkan sapi serta cara pemotongan sapi itu sendiri dan tranportasi pengangkutan ke penjual.
Menurutnya kalau sudah menggunakan alat potong modern, pemotongan akan bisa dilakukan 40 hingga 50 ekor per harinya. Kondisi saat ini masih sangat jauh dari yang diharapkan. RPH Aia Pacah hanya bisa melakukan pemotongan 4 hinggga 5 ekor saja per harinya. Hal ini sangat berpengaruh pada produksi daging yang akan dipotong.
Sebenarnya di RPH itu adalah bagaimana pelayanannya, jika pelayanan baik dan di RPH Aia dingin bisa menampung banyak pemotongan kita bisa menarik retribusi satu ekor sapi sekitar Rp 100 ribu maka ini akan bisa menaikkan pendapatan untuk RPH kita. Namun akar masalahnya adalah melengkapi sarana dan prasarana, lengkapi alat alat standarisasi dari pusat ,” sebutnya.
Lebihlanjut dikatakan, beredarnya daging baku di pasaran saat ini juga menjadi masalah, membuat RPH menjadi lesu bahkan bisa jadi tidak berfungsi. Mudahan mudahan UU no 41 PP 2016, oleh kementerian dapat di upayakan pada PP tersebut bisa dilakukan perubahannya dan nantinya daging beku tersebut hanya boleh di restoran, hotel dan catering.
Syaiful juga menjelaskan, pada pertanian untuk PAD memang agak sulit. Hal ini karena kita untuk pertanian bersifat pelayanan pada masyarakat. ” Namun Alhamdulillah saat ini kita sudah membuat suatu program yakni Hotline Tani (sms service), dimana dalam hal ini kelompok kelompok tani silahkan menyampaikan sms ke Hotline Tani maka PPL atau OPT kita akan turun kelapangan untuk menindak lanjuti laporan petani, ” ungkapnya.
Anggota Pansus I DPRD Padang, Amrizal Hadi dari fraksi Nasdem mengatakan, salah satu untuk meningkatkan PAD pada Rumah Pemotongan Hewan(RPH) adalah dengan melengkapi peralatan pemotongan pada RPH itu sendiri. Kita memahami untuk pendapatan pada RPH itu sendiri saat ini memang belum maksimal. Sarana dan prasarana harus terlebih dahulu di optimalkan, ” katanya.
Ia sangat menyayangkan sekali, padahal dari dahulu Komisi DPRD Padang yang membidangi sudah menyampaikan pada dinas terkait agar mengajukan anggaran di APBD 2017, namun memang tidak muncul. Hal ini tentunya saya menilai dinas terkait itu sendiri lalai terhadap kebutuhan yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan PAD. Kami di DPRD pastinya membantu kerena jelas jelas itu dalam rangka peningkatan PAD.
Dia juga menegaskan, Komisi terkait di DPRD Padang sebelumnya sudah ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, kunjungan itu sekaligus untuk memperjuangkan kelangsungan operasional Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Lubuak Buaya dan RPH Aia Pacah, namun implikasi dari dinas bersangkutan sendiri tidak ada. Percuma kita ke Kementerian menggunakan uang negara untuk perjuangkan hal ini, ” tegasnya.
Kedepan tentunya kami harapkan, masalah RPH untuk peningkatan pendapat oleh dinas terkait agar anggaran di 2018 itu muncul kembali, dan lebih bagusnya juga bisa dimunculkan pada anggaran perubahan 2017 ini. Melalui kepala dinas baru ini kami berharap kedepan dapat membangun komunikasi dengan komisi berkaitan di DPRD Padang,
” ungkapnya.
Rapat tersebut dipimpin oleh, Mizwar Jambak didampingi anggota Pansus I lainnya, Azirwan, Amrizal Hadi, Yandri Hanafi, Muzni Zen, Ilham Maulana, Hadison dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian, Syaiful Bahri, Ka Upt Rumah Potong, Sudirman serta beberapa orang sekretariat.
” ungkapnya.
(pdm/bim/rki)
