JAKARTA, Beritalima.com– Komite I DPD RI menggelar Rapat Finalisasi Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No: 6/2014 tentang Desa secara hybrid awal pekan ini. Rapat dipimpin secara bergantian Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi dan Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga.
Fernando menyoroti soal pemilihah kepala desa (pilkades) yang menjadi bagian dari hasil pengawasan Komite I DPD RI terhadap pelaksanaan UU Desa. Menurut senator dari Dapil Provinsi Kalimantan Utara ini, pilkades serentak mengakibatkan pemerintahan desa tidak efektif. Bukan itu saja, juga dinilai Pejabat Kepala Desa yang diangkat Kepala Daerah, tidak sesuasai terkait aspek kewilayahan dan adat desa.
Pernyataan Fernando ini juga merespon peristiwa yang terjadi hari ini, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari bersama suaminya yang juga anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Hasan Aminuddin. Penangkapan ini diduga berkaitan dengan jual beli jabatan Pj. Kades.
“Kasus di Probolinggat sangat memalukan. Ini salah satu dampak dari Pilkades Serentak. Hasil pengawasan Komite I, kami mendesak agar pengaturan Pilkades disusun secara lebih komprehensif guna mewadahi aspirasi yang berkembang, dilaksanakan sesuai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, tidak mesti dilaksanakan secara serentak”, tegas Fernando.
Ditambahkan, dalam pengawasan Komite I terhadap pelaksanaan UU Desa juga menyoroti regulasi yang mengatur pelaksanaan Pilkades belum mengakomodasi dinamika di daerah yang sesungguhnya sangatlah beragam. Salah satunya yang disoroti Fernando adalah soal calon tunggal belum mendapatkan pengaturan semestinya.
“Soal ini juga tak kalah penting ya, yaitu perlu dipertimbangkan sistem e–voting dalam Pilkades. Ini bisa menjadi solusi yang dapat mengurangi kecurangan dan meningkatkan aksesibilitas warga desa”, tutup Fernando. (akhir)
