SUMBAWA BARAT NTB.beritalima.com|
Bupati Sumbawa Barat, Dr.Ir.H.W. Musyafirin., bersama jajaran Dinas melakukan rapat kerja bersama DPRD Kabupaten Sumbawa Barat senin (5/9) bertempat di Ruang Banggar DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Rapat tersebut membahas empat hal yang berkaitan dengan berbagai program strategis Pemerintah Daerah yang saat ini sedang berlangsung. Rapat tersebut langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Kaharuddin Umar. Hadir beberapa Anggota DPRD saat itu, Merliza Jawas Wakil Ketua DPRD, Masadi SE, Andi Laweng, SH.,MH, M. Yamin, Sudarli, Baharung, Agusfian Agung, Taufiq, Hasanuddin, H.Riyadi.
Dalam kesempatan pertama, Kaharuddin Umar selaku pimpinan rapat mempersilahkan kepada Bupati Sumbawa Barat untuk dapat menjelaskan empat hal yang menjadi agenda pembahasan dalam rapat tersebut. Adapun 4 hal tersebut yaitu berkaitan dengan Rekruitmen tenaga kerja untuk Smelter dan Hasil Job Fair 2022, Pembangunan Smelter di kawasan Indsutri Maluk, Pembangunan Bandara Kiantar Poto Tano, Peralihan status dermaga Labuhan Lalar menjadi Pelabuhan pengumpan Regional melalui hibah aset ke Kementerian Perhubungan.
Bupati Sumbawa Barat Dr.Ir.H.W.Musyafirin.,MM menyampaikan bahwa rapat tersebut sangat penting sebagai wujud upaya lembaga Pemerintah untuk menjawab keraguan di dalam masyarakat, dan menyatukan persepsi serta pemahaman terkait persoalan yang ada.
Terkait dengan Rekruitmen tenaga kerja untuk Smelter dan Hasil Job Fair 2022, Bupati menerangkan bahwa, untuk operasional pembangunan smelter nantinya dibutuhkan tenaga kerja sebanyak 2.000 orang. Dari 2.000 orang tersebut, 60 % nya dari putra lokal KSB yaitu sebanyak 1.200 orang. Untuk melakukan perekrutan saat ini tim terpadu sedang melakukan proses perekrutan baik melalui aplikasi yang telah dipersiapkan maupun perekrutan melalui job fair. Pada tahapan awal ini akan direkrut sebanyak 245 calon tenaga kerja dan sisanya nanti 955 hingga tahun 2023. 1200 tenaga kerja ini nanti akan diperkerjakan di tiga perusahaan yaitu PT. Phil, PT.Krakatau Tirta Industri, dan PT. JGC Terhadap pelaksanaan Job fair, Bupati menjelaskan bahwa pelaksanaan Job Fair sebagai upaya untuk mempertemukan antara perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan calon tenaga kerja.
Sementara itu, terkait dengan progres pembangunan Smelter di kawasan Indsutri Maluk, hingga saat ini Pemerintah Daerah tetap memberikan dukungan penuh
“Kita berusaha semaksimal mungkin memberikan dukungan. Pembebasan lahan misalnya, dengan berbagai macam permasalahan kita berusaha memfasilitasi. Syarat dari PT.AMAN, dicadangkan 1200 ha terbentur dengan tata ruang. Nah kebetulan saat itu ada penyesuaian tata ruang. Dilakukan jadwal review terhadap tata ruang. Kita berusaha memenuhi kewajiban pemda. Termasuk upaya untuk memasukkan Maluk sebagai kawasan Industri ke dalam RPJMN, last minute 27 desember 2019 saat itu, detik terakhir hingga masuk dalam dokument RPJMN, itu perjuangan yang sangat berat. Tanpa itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa sekarang ini”Terang Bupati.
Terkait dengan pembangunan Bandara Kiantar Kecamatan Poto Tano, saat ini telah dilaukannya pemagaran, dan sedang dalam proses tender konstruksi bandara, bulan september kemungkinan konstruksi untuk pembangunan bandara di desa kiantar sudah dapat dimulai.
“Alhamdulillah masyarakat memberikan dukungan, meskipun ada riak – riak kecil tetapi itu masih bisa ditangani. Dalam pembebasan lahan, kita melakukan pendekatan zonasi BHPTB, kurang lebih nilai Rp.427.000.000 per hektar sampai Rp.527.000.000 per hektaar, dan kita menggunakan rata rata harga tertinggi. Nantinya bandara ini akan bersatatus bandara khusus tetapi pemanfaatannya untuk umum. Ini sama halnya dengan PT. Freport. mereka membangun bandara khusus tetapi pemanfatannya untuk umum, itu akan lebih mudah mendapatkan izin dari kementerian. Dan tidak bisa dipungkiri, saat ini baru ada kabarnya saja akan dibangun bandara, para investor sudah mulai berdatangan ke wilayah Kertasari” Ungkap Bupati.
Mengenai peralihan status dermaga Labuhan Lalar menjadi Pelabuhan pengumpan Regional melalui hibah aset ke Kementerian Perhubungan, Bupati menjelaskan bahwa, berdasarkan saran dari Dirjen perhubungan laut bahwa Dermaga Labuhan lalar biarlah menjadi bagian dari terminal pelabuhan benete, tidak usah ganti nama. Hal itu dikarenakan keberadaan status terminal benete di Kementerian tidak bisa di coret, Biarlah labuhan lalar menjadi bagian dari benete. Fungsi pelabuhan Benete kedepannya akan lebih banyak berlangsung di labuhan lalar, jelas Bupati (Rozak)
