JAILOLO, beritalima.com – Banyaknya rekomendasi Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) yang bertabur sorotan pada rapat paripurna istimewa ke-I masa sidang ke-II atas laporan keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2017, berlangsung di gedung DPRD Halbar, Jumat (13/7/2018), pukul 14.00 WIT.
“Hal itu berdasarkan hasil pembacaan rekomendasi DPRD Halbar atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Charles Rickard, terkait konflik wilayah perbatasan yang dibiarkan berlarut – larut dengan Pemkab Halut yakni status masalah enam desa yang disengketakan. Selain itu, terkait hubungan kemitraan antara Bupati dan wakil Bupati telah menggorogoti aktivitas jalannya pemerintahan daerah, perlindungan terhadap perempuan dan anak yang minim, Disiplin ASN yang rendah.
Lanjut Charles, tak sampai disitu tetapi masih banyak pula, berupa pengelolaan keuangan daerah seperti pendapatan ragional domestik bruto (PDRB) di sektor pertanian perlu didorong untuk lebih berkembang, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan Rp.49.370.918.000.00 dan hanya mampu direalisi sebesar Rp.22.412.168.081 atau 45,4 persen, tak hanya sampai disitu termasuk permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang kompleks ini berdasarkan tela’ah DPRD berakibat pada pemotongan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah, dan realisasi pendapatan pajak daerah dari yang dianggarkan sejumlah Rp.6.285.000.000 hanya mampu atau berhasil disetorkan ke kas daerah sejumlah Rp.3.338.217.964 atas 53,11 persen.
“Dari jumlah tersebut, pajak penerangan jalan menjadi sumber utama PAD yaitu Rp.1.954.204.141 maka hal ini menandakan penerimaan PAD tidak berlangsung baik sehingga target PAD tidak terukur maupun tidak rasional,”tandasnya.
Sementara pemungutan pajak pengambilan bahan galian C sangat rendah dari sejumlah Rp.3.500.000.000 yang dianggarkan namun hanya berhasil disetorkan ke kas daerah Rp.437.889.802 atau setara 12,51 persen, termasuk adanya keluhan para warga dibeberapa desa yang dikunjungi terkait kinerja beberapa Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Jailolo maupun Jailolo Selatan.
Di katakannya, termasuk program segitiga emas perekonomian yang jalan ditempat, dan juga program prioritas pembangunan Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata, yang tidak siknifikan capaiannya, sehingga berdampak tingkat pengangguran dan kemiskinan tinggi, serta penataan Ibu Kota Jailolo yang belum tertata secara baik dan terencana.
Walaupun demikian, Charles menambahkan, setelah DPRD Halbar melakukan kajian, pengamatan, dan pembahasan secara konprensif terhadap pelaksanaan penyelenggaraan daerah, dan realisasi APBD Halbar tahun 2017, maka DPRD menyimpulkan bahwa meskipun secara umum penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan dengan baik. Namun masih ditemukan adanya permasalahan signifikan perlu dibenahi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan begitu, dalam laporan keuangan daerah , DPRD jugamengapresiasi keberhasilan Pemkab Halbar meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI Perwakilan Maluku Utara atas laporan keuangan tahun 2017,”pungkasnya. (Ay)
