Bengkulu, beritalima – DPRD Provinsi Bengkulu menggelar rapat paripurna yang ke- X masa persidangan ke- I tahun sidang 2019 di ruang rapat paripurna, Rabu (27/03/2019). Rapat Paripurna ini dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawawaban (LKPJ) Gubernur Bengkulu tahun 2018.
Rapat Paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri, didampingi Wakil Ketua I, Edison Simbolon, dan dihadiri langsung oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.
Dalam kesempatannya Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah memberikan pengantar pidato tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur 2018 kepada DPRD Provinsi Bengkulu.
LKPJ yang disampaikan ini merupakan wujud kinerja tahun ketiga dari RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016 – 2021.
Pada tahun 2018 telah diupayakan seoptimal mungkin berjalan dengan baik dan sesuai target yang ditetapkan pada RJPMD Provinsi Bengkulu tahun 2016 – 2021.
Selain sebagai pemenuhan kewajiban konstitusi, penyampaian LKPJ pada dasarnya merupakan laporan perkembangan dari pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran.
Gubernur berharap adanya LKPJ ini akan terwujud akuntabilitas dan transparasi.
“Dengan adanya LKPJ ini diharapkan akan terwujud akuntabilitas dan transparasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Bengkulu,” jelas Gubernur.
Pengelolaan keuangan diupayakan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam APBD termasuk upaya didalamnya memberikan kontribusi pada peningkatan PDRB.
Realisasi pembangunan daerah dapat diwujudkan dalam lima pencapaian prioritas pembangunan yaitu pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan, pemguatan komoditas unggulan agro maritim dan hilirisasi, pemgembangan infrastruktur strategies dan industrialisasi, transportasi birokrasi dan tata kelolala pemerintahan berbasis IT, serta Visit 2020 Wonderful Bengkulu.
“Kelima program tersebut dapat diwujudkan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah Provinsi Bengkulu yang sekaligus juga merupakan perwujudan pelaksanaan urusan/kewenangan yang melekat,” ujar Rohidin.
Gubernur mengatakan, tantangan kita dalam meningkatkan perekonomian daerah semakin berat, untuk itu perlu diupayakan strategi dalam mendorong percepatan ekonomi yaitu, mendorong kapasitas kelembagaan, peningkatan konektivitas Provinsi Bengkulu, pembangunan industri dan sistem logistik nasional, pembangunan sumber daya energi dan pembangunan infrastruktur strategis.
Selanjutnya Gubernur menambahkan, pada tahun 2018 Provinsi Bengkulu telah banyak mengalami pencapaian pembangunan, baik pada aspek infrastruktur maupun suprastruktur namun pembangunan ini masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga kita harus menambah kecepatan dalam bekerja dan berkarya agar dapat setara dengan daerah lain.
“Oleh karena itu, melalui forum yang terhormat ini kami menggarapkan support dari semua pihak sekaligus dapat memberikan kritik, saran serta masukan yang konstruktif guna perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah provinsi untuk masa yang akan datang,” tutupnya. (ADV)
