MADIUN, beritalima.com- Walikota Madiun, Jawa Timur, menyampaikan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Tiga Raperda itu disampaikan dalam rapat paripurna Pemkot-DPRD yang digelar secara terpisah di Ruang GCIO Kota Madiun dan Gedung Paripurna DPRD, Senin 15 Juni 2020.
Tiga Raperda tersebut, yakni menyoal perubahan atas Perda Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun dan ketiga, pengarusutamaan gender.
“Latar belakang disusunnya tiga Raperda yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun adalah sebagai tindak lanjut dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) yang telah disepakati bersama antara pemkot dengan DPRD,” kata Walikota Madiun, H. Maidi.
Raperda, lanjutnya, pembentukan dan susunan perangkat daerah bertujuan untuk mengoptimalisasi kinerja perangkat daerah di lingkup Pemkot Madiun.
“Maka dari itu, perlu adanya penyesuaian nomenklatur dan tipe perangkat daerah sebagaimana telah diatur dalam Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,” tandasnya.
Selain mengatur perubahan dan penambahan nomenklatur daerah, Raperda ini juga mengatur tentang Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan unit pelaksana teknis daerah yang bersifat khusus dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Dipimpin oleh Direktur, yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
“Sedangkan Raperda kedua tentang Perusda PDAM merupakan Raperda baru yang disusun untuk memberikan landasan hukum dalam penyertaan modal, dan dimaksudkan agar struktur permodalan dapat tertib administrasi. Sehingga terwujud peningkatan kualitas dan pengembangan pelayanan air minum pada masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu terkait Raperda pengarustamaan gender, hal ini merupakan Rancangan Peraturan Daerah baru yang disusun sebagai pedoman bagi pemda dalam rangka mewujudkan percepatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kota Madiun. Dengan dilakukan mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender.
“Raperda yang kita sampaikan kalau bisa secepatnya selesai dikaji. Karena itu akan jadi pedoman kinerja kita dalam menjalankan roda pemerintahan,” pungkasnya.
Hadir dari jajaran eksekuif dalam rapat paripurna via vicon ini diantaranya Wakil Walikota, Inda Ray, Sekda Rusdiyanto dan pimpinan OPD. (Sumber Kominfo. Editor: Dibyo).
Ket.Foto Bawah Dari kiri: Inda Raya, H. Maidi, Rusdiyanto.
