SURABAYA, Beritalima.com |
Wakil ketua DPRD provinsi Jatim dari fraksi Demokrat, Achmad Iskandar menyampaikan bahwa pembuatan rencana Raperda perlindungan obat tradisional memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembuat obat tradisional, dan juga melindungi masyarakat sebagai konsumen yang gemar mengkonsumsi ramuan obat tradisional.
Iskandar mengungkapkan bahwa rencana pembuatan Raperda tersebut tidak berarti pembuatan obat tradisional selama ini tidak memenuhi persyaratan kesehatan, namun Raperda tersebut memiliki tujuan melindungi Konsumen juga melindungi usaha itu.
“Usaha tersebut biar berkembang. Nah sekarang sepertinya sudah jadi double track. Ya konsumen terlindungi dengan adanya Perda itu, juga usaha-usaha pembuatan obat tradisional juga kan bisa berkembang. Jadi intinya itu kan perlu terus dikembangkan,”terang Iskandar.
Iskandar juga menyinggung, jika tidak ada Perda yang mengatur tentang perlindungan obat tradisional, suatu saat akan menjadi masalah.
“Kekayaan kita jangan sampai diambil oleh Malaysia. Ini perlu ada sesuatu yang dikembangkan. Bagaimana usaha ini membuka nuansa baru bagi masyarakat. Masyarakat kecil, usaha menengah kecil dan bisa dikembangkan. Itu jadi perlindungannya. Perlindungan kepada konsumen dan kedua kepada masyarakat lain sehingga tetap dalam konteks kesehatan,”sambungnya.
Iskandar menguraikan bahwa konteks medicity kepada produsen itu terjamin keamanan kesehatannya. Konsumen juga bisa terlindungi.
“Di Batu itu ada rumah sakit herbal. Di Indonesia, hanya ada di Batu. Rumah Sakit herbal ini merupakan pilot project dari rencana pembuatan rumah sakit berbasis bahan dasar herbal, dimana bahan dasar tersebut disediakan oleh alam di bumi Indonesia. Rumah sakit ini juga ditangani dokter. Jadi ketika kebutuhan masyarakat itu sudah cukup layak untuk mendirikan rumah sakit, Saya kira sekarang itu malah kita kembali kepada obat-obat tradisional. Ini sangat membantu kita menjadi lebih mengIndonesia. Kekayaan alam Indonesia bisa dioptimalkan, “pungkasnya. (yul)
