SURABAYA, Beritalima.com-
PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru) system Zonasi yang diinisiasi oleh mantan menteri Pendidikan Muhajir Efendi, hingga saat ini masih menuai banyak konflik.
Karena itu, ketika wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki rencana untuk menghapus PPDB System Zonasi, program tersebut mendapatkan support dari banyak pihak.
Termasuk diantaranya adalah anggota DPRD provinsi Jatim Rasiyo. Mantan Sekda pemprov Jatim ini menyambut baik rencana dikembalikannya pengadaan Ujian Nasional (UN) dan menghapus PPDB System Zonasi.
“Dalam rangka pemerataan kesempatan memilih pendidikan bagi semua warga negara, sebenarnya PPDB System Zonasi itu tujuannya baik. Tetapi catatannya harus penataan lembaganya itu diatur, misalkan SMP ke SMA jumlah SMP Negeri dan swasta Surabaya berapa, lembaga berapa, jumlah dan daya tampungnya SMA Negeri swasta Surabaya berapa. Pemetaannya per kabupaten kota misalkan jumlah lulusan SMP Negeri swasta lebih besar daripada penerimaan, otomatis dengan cara apapun tidak akan bisa tertampung,” terang politisi partai Demokrat ini.
Kebijakan sebaik apapun, jika tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai, akan tetap menimbulkan konflik di kemudian hari.
“Saya sangat setuju dan mendukung kalau Ujian Nasional diberlakukan kembali. Disamping untuk melatih anak-anak giat belajar, mereka juga diajari cara berkompetisi dengan benar dan transparan. Anak-anak akan tumbuh sebagai generasi yang siap bersaing di era globalisasi. Terlebih, di tahun 2045 Indonesia memiliki program Indonesia Emas, dimana kalangan Milenial dan GenZi akan tampil sebagai Pemimpin Masa Depan,” tukas anggota komisi E DPRD provinsi Jatim ini.
Rasiyo menambahkan, saat ini Indonesia dianugerahi bonus demografis, kalangan Milenial dan GenZi jika dipersiapkan dengan matang untuk menjemput masa depan Indonesia Emas, maka cita-cita warga Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Maju yang siap bersaing, akan segera terwujud.(Yul)
