SURABAYA, Beritalima.com-
BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) sebesar Rp 7,1 triliun yang dialokasikan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur, dinilai oleh beberapa pengamat tidak adil. Karena anggaran pendidikan di kabupaten dan pemerintah kota nilainya sama.
Sementara kebutuhan pendidikan pemerintah kota jauh lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten. Jumlah penduduk yang berusia sekolah juga jauh lebih banyak.
Menanggapi polemik tersebut, anggota DPRD provinsi Jawa Timur Dr Rasiyo mengucapkan bahwa pemerintah kota memiliki banyak strategi yang menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Jika dibandingkan dengan kabupaten yang sebagian besar wilayahnya adalah pedesaan, PAD yang dihasilkan tidak terlalu banyak.
“Pemerintah kota memiliki banyak PAD yang bisa menunjang untuk kebutuhan pendidikan warganya. Kalau kabupaten kan sebagian besar warganya adalah petani, nelayan atau pedagang yang tidak bisa mendongkrak pajak yang dibutuhkan untuk meningkatkan PAD,” terang mantan Sekretaris pemprov Jatim ini.
Menurut anggota komisi E DPRD provinsi Jawa Timur ini, pengajuan anggaran diajukan oleh dinas pendidikan provinsi, anggaran tersebut disetujui kemudian disahkan DPRD bulan November tahun 2025 itu dan nanti dijalankan di tahun 2026.
“Itu artinya jumlah murid dari satuan biaya pendidikan juga diberikan bantuan. Kalau itu lembaga untuk membantu biaya operasional Sekolah. Harapannya itu jangan sampai memberikan beban pada wali murid, sehingga beban orang tua bisa berkurang,” sambungnya.
Bantuan operasional sekolah itu bisa digunakan untuk membeli buku anak-anak yang memang dibutuhkan oleh para siswa. Ada 38 kabupaten Kota, mendapatkan BOS dan BPOPP dari provinsi.
“Nilainya sama, kalau beda-beda nanti ya sulit dalam
stratifikasi sekolah dan lembaga itu kan juga ribet. Kalau di kota itu biayanya lebih tinggi karena biayanya lebih luas maunya gitu aja, tapi di kota kan banyak mendapatkan PAD, sementara kalau di desa itu sulit juga meningkatkan pendapatan dari sektor pajak,” tukasnya.
Rasiyo menambahkan, meskipun dana transfer dari pusat berkurang bukan berarti kualitas pendidikan bisa berkurang. Karena pemerintah provinsi juga melakukan antisipasi dengan meningkatkan anggaran sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.(Yul)
