SURABAYA, Beritalima.com – Program unggulan presiden Prabowo Subianto yang menyediakan fasilitas lengkap untuk para siswa di Sekolah Rakyat masih menjadi polemik.
Meskipun fasilitas yang disediakan untuk pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tersebut sangat luar biasa.
Program ini bertujuan untuk memutus my rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan berkelanjutan.
Beberapa fasilitas dan dukungan yang diberikan pemerintah dalam program Sekolah Rakyat meliputi, fasilitas fisik, berupa ruang kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, ruang UKS, ruang BK, lapangan olahraga, dan asrama. Juga fasilitas digital, Laptop, papan pintar (smart board), dan akses internet untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
Fasilitas yang lain menyediakan makan gratis, seragam sekolah, dan layanan kesehatan (pemeriksaan kesehatan rutin). Tenaga pengajar yang berkualitas dan terlatih, serta dukungan manajemen dan operasional sekolah.
Tetapi belakangan justru muncul masalah, salah satunya banyaknya calon anak didik di beberapa sekolah rakyat di wilayah Jatim, di antaranya Jember, Tuban dan Malang yang mundur dari Sekolah Rakyat. Ini tindakan yang sangat disayangkan, mengingat berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah tidak bisa dimanfaatkan dengan baik sesuai tujuan pendidikan.
”Ini fasilitas yang meringankan, memberikan fasilitas lebih bagus, tidak berbiaya mestinya ya tidak usah mundur, makanya itu apa sebabnya kan belum tahu. Mayoritas mundur mungkin ada provokasi-provokasi yang masuk sehingga menyebabkan mereka mengurungkan niat,” kata Dr Rasiyo.
“Adanya persoalan kepala sekolah yang mundur itu kita lihat basicnya, dari mana dia. Kita masih mencari penyebabnya apa yang membuat mereka ragu-ragu kemudian mundur mengingat fasilitas yang diberikan pemerintah ya sudah sangat luar biasa,” sambung politisi partai Demokrat ini.
Untuk itu pihaknya bersama anggota komisi E DPRD provinsi Jatim akan melakukan kunjungan ke tiga Sekolah Rakyat yang ada di Jombang, Mojokerto dan Lamongan. Pada tahap berikutnya kunjungan akan diarahkan ke beberapa sekolah Rakyat yang ada di daerah lain.
Termasuk kunjungan ke beberapa Sekolah Rakyat di wilayah Jember, Tuban dan Malang, tetapi belum dipastikan waktunya. Kunjungan tersebut untuk mengetahui penyebab munculnya masalah guru dan calon murid yang mengundurkan diri.
”Ya nanti menyusul pasti ke Jember juga. Dalam bulan ini atau bulan depan? Ya nanti kita upayakan secepatnya, karena kunjungan kerja itu kan ada jadwal yang diatur oleh Komisi. Jadi nggak bisa sembarangan. Soalnya kan Jawa Timur punya 38 kota dan kabupaten, artinya yang harus menjadi prioritas kunjungan kan 38 wilayah ini,” jelas mantan Sekretaris pemerintah provinsi Jawa Timur ini.
“Ya mestinya program pemerintah itu membantu mereka untuk mengentaskan kemiskinan. Ya, makanya diambil dari 1, 2, itu orang-orang yang miskin ekstrim, yang saya yakin kalau tidak dibantu pemerintah tidak akan bisa, tidak mampu, semuanya tidak mampu. Karena hanya dengan pendidikan itu sebenarnya bisa atau mengurangi angka kemiskinan dan lain sebagainya,” pungkasnya.(Yul)
