Rasiyo Sebut SPPG Harus Bertanggung jawab Jika MBG Sebabkan Keracunan

  • Whatsapp
SURABAYA, beritalima.com – Banyaknya kasus keracunan akibat mengkonsumsi makanan basi yang disuguhkan oleh petugas MBG, memantik keprihatinan. Bukan hanya BGN (Badan Gizi Nasional) yang harus bertanggungjawab, namun pemerintah dan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) juga harus menanggung resikonya.
Anggota DPRD provinsi Jatim Rasiyo menyampaikan bahwa resiko dari mengkonsumsi MBG yang menyebabkan keracunan massal tersebut, harus segera dilakukan evaluasi.
“Ini harus dievaluasi. Memberikan makanan yang menyebabkan keracunan massal pada para siswa, sangat miris. Sangat berbahaya. Karena para siswa ini adalah generasi emas, generasi yang nantinya menjadi calon pemimpin bangsa,” terang anggota komisi E DPRD provinsi Jatim ini.
Mantan Sekretaris pemerintah provinsi Jawa Timur ini menegaskan, akibat kasus keracunan massal, pemerintah daerah banyak yang menghentikan sementara sementara program MBG ini.
“Kasus keracunan MBG, mohon maaf ya, yang bertanggung jawab badan gizi nasional, jadi harus ada upaya jangan sampai misalkan masakan sampai basi itu kan ada standarisasi yang harus dilakukan oleh SPP.  Makanya kalau ditutup ya betul-betul saja. Tentu nanti badan gizi nasional mestinya harus koordinasi dengan pemerintah daerah, karena yang tahu persis kondisi daerah itu adalah pemerintah setempat, termasuk menu makanan yang dihidangkan kepada para siswanya,” sambungnya.
Menurut Rasiyo dengan melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah, utamanya dinas kesehatan di kabupaten, di kecamatan seperti Puskesmas dan lain sebagainya, tentang kaitannya dengan gizi itu kan mereka lebih paham.
“Lembaga mana yang menyerahkan makan bergizi gratis itu di data dengan baik, kalau enggak gitu ya begini terus, saling melempar tanggung jawab sehingga orang lain yang jadi korban. Saya punya sekolah, juga menyelenggarakan makan gizi gratis itu enggak ada kasus, karena kualitas makanan benar-benar kita jaga. Program MBG ini melayani puluhan juta siswa, karena tidak terkoordinasi, tidak adanya rencana yang matang untuk penyaluran MBG, itu juga menjadi salah satu penyebabnya,” pungkasnya.(Yul)

beritalima.com
beritalima.com

Pos terkait