SURABAYA, Beritalima.com-
Anggota DPRD provinsi Jatim Dr Rasiyo mengeluhkan nasib guru honorer di berbagai daerah di Jawa Timur. Sebagian besar para pengajar tersebut menerima upah yang sangat kecil.
Bahkan banyak dari mereka hanya mendapatkan gaji sebagai guru honorer sebesar Rp 350.000,- hingga Rp 450.000,- saja per bulan. Itupun dibayar sampai nunggak beberapa bulan.
Sebagai mantan kepala dinas pendidikan provinsi Jawa Timur, Rasiyo merasa sangat prihatin. Terutama bila guru tersebut ditugaskan di daerah terpencil, yang sarana infrastruktur nya kurang memadai.
Mantan Sekda pemprov Jatim ini mengakui jika adanya kebijakan PPPK (P3K) sangat membantu dalam memperbaiki nasib para guru.
“Ada beberapa P3K yang kemudian tidak lagi dikontrak, sementara saat ini banyak ASN guru sudah pensiun, dan belum ada yang menggantikan. Ini yang menjadi PR bagi kami di komisi E maupun mitra kerja kami di dinas pendidikan,” terang anggota komisi E DPRD provinsi Jatim ini.
Politisi partai Demokrat ini menuturkan, ada banyak permintaan dari sekolah swasta yang mengajukan guru berstatus ASN untuk mengajar di sekolah mereka.
Alasan mereka sangat klise, guru ASN sudah mendapatkan rekomendasi program dan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Disamping itu, dengan adanya guru berstatus ASN di sekolah swasta, akan mengurangi beban biaya sekolah swasta untuk menggaji guru, sehingga berimbas pada pengurangan beban orang tua siswa,” tandasnya.
Namun Rasiyo mengungkapkan, dengan adanya guru di sekolah swasta yang mendapatkan sertifikasi, sebenarnya juga mengurangi biaya anggaran sekolah swasta.
Rasiyo berharap, sekolah-sekolah swasta bisa mengirimkan para guru yang sudah berpengalaman di sekolah tersebut, untuk mendapatkan sertifikasi agar guru-guru ini bisa mendapatkan Bantrans (Bantuan) dari pemerintah.
“Disamping Bantrans tersebut diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan para guru, sekolah swasta juga tidak terlalu terbebani oleh gaji guru yang sudah lama mengajar di sekolah swasta ini,” tukasnya.
Rasiyo menambahkan, pemerintah Provinsi Jatim sudah memaksimalkan anggaran APBD untuk mengangkat guru berstatus P3K. Guru P3K memiliki sertifikasi sehingga guru tersebut sudah mendapatkan bantuan gaji setiap bulan. Kebijakan ini saya rasa juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru,” sambungnya.
Menurut Rasiyo, para guru P3K yang berasal dari sekolah swasta penempatannya di sekolah-sekolah negeri yang memang masih membutuhkan.
“Sekolah swasta yang mengajukan untuk mendapatkan guru berstatus ASN, nanti kita ajukan, semua masih berproses ya. Itu menjadi PR kita untuk bagaimana memberikan kontribusi untuk sekolah-sekolah swasta,” pungkasnya.(Yul)
