Ratnadi Ismaoen Minta TAPERA Dikaji Ulang

  • Whatsapp

SURABAYA, Beritalima.com-
Kebijakan pemerintah yang akan menerapkan pemotongan upah atau gaji bagi PNS, TNI, dan masyarakat yang memiliki penghasilan UMK, akan dipotong sebesar 3 persen untuk
TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat), menuai banyak kontroversi.

Salah satunya diungkapkan oleh anggota DPRD provinsi Jatim Ratnadi Ismaoen SH. Wanita cantik ini menegaskan bahwa kebijakan program TAPERA sebaiknya dikaji ulang.

“Siapapun itu kan nggak sama ya. Kalau misalnya untuk buruh, berapa penghasilan seorang buruh. Biasanya buruh itu kondisinya jadi anak kos atau masih ngontrak. TAPERA ini dikenakan untuk semua pekerja,
walaupun setengah persen ditanggung oleh perusahaan. Itu juga cukup memberatkan karena misalnya Rp 3 juta gitu gajinya, terus 3% dipotong misalnya kan itu sudah berapa ratus ribu, mereka harus menyisikan kebutuhan mereka yang juga mendesak. Jadi mungkin itu perlu dipikirkan ulang,” terang anggota DPRD provinsi Jatim ini.

Menurut Ratna, saat ini adalah masa sulit bagi masyarakat. Disamping harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, banyaknya perusahaan yang mengurangi jumlah karyawan, kalaupun tidak ada yang di PHK, jam kerja mereka dikurangi, sehingga otomatis penghasilan mereka juga jauh berkurang.

“Pemerintah jangan membebani rakyatnya. Coba dikaji ulang kebijakan-kebijakan yang memberatkan masyarakat. Harusnya, kalau memang ingin masyarakat mendapatkan peluang dan kesempatan untuk diberikan fasilitas perumahan, DP nya ditanggung pemerintah, itu sebagai subsidi. Biar masyarakat mencicil yang angsurannya ringan, kalau perlu tanpa bunga. Karena masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal ini juga bagian dari tanggung jawab pemerintah. Ada pasalnya itu. Orang miskin dan terlantar dipelihara oleh negara,” sambungnya.

Dengan kondisi politik seperti ini ada asumsi bahwa pungutan TAPERA ini untuk makan gratis, dan biaya pembangunan IKN.

Menanggapi isu tersebut, Ratna menimpali terkait statement Presiden Jokowi yang menjelaskan bahwa TAPERA bukan untuk membiayai pembangunan IKN.

“Pak Jokowi bilang bukan untuk IKN. Memang kalau dipikir-pikir kan orang itu berpikirnya juga ke sana. Tapi kalau saya tidak bisa berpikir ke sana ya. Kalau semua dipikirkan ini kan negatif thinking. Dilihat dulu lah kondisinya, karena menurut saya rumah itu memang
Penting. Betul Pak Jokowi bilang sandang pangan itu penting,” sela Ratna.

Masalahnya ketidakpercayaan masyarakat itu terkait dengan adanya Taspen dan Asabri yang kemudian bermasalah. Juga Asuransi Jiwasraya, Asuransi Bumi Putera, yang kesemuanya bermasalah yang hingga saat ini belum terselesaikan.

Bahkan, yang terbaru adanya temuan dari anggota DPR RI dari komisi IX Rahmad Handoyo
yang menegaskan bahwa BP TAPERA belum kembalikan duit pensiunan senilai Rp 567,5 Miliar, jadi wajar rakyat tidak percaya.(Yul)

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com

Pos terkait