MOJOKERTO,Beritalima.com– Sebanyak 299 tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga non-kesehatan (non-nakes) Kabupaten Mojokerto mengadu ke Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto. Mereka meminta kejelasan terkait pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dan mereka berharap pemerintah kabupaten Mojokerto untuk tidak mengadakan rekrutmen CPNS/PPPK sampai tenaga honorer di kabupaten Mojokerto habis.
Ketua Forum Honorer Nakes dan Non-Nakes (FKHN) Kabupaten Mojokerto, Tio Nanda Saputra, menyampaikan keluhan terkait nasib mereka yang hingga kini belum mendapatkan kepastian terkait status kepegawaian.
“Kami berharap ada solusi dari pemerintah daerah dan DPRD agar kami bisa diangkat menjadi PPPK. Kami sudah mengabdi bertahun-tahun dan ingin mendapatkan kepastian,” ujar Tio Nanda Saputra dalam pertemuan dengan Komisi IV, Senin (24/2/2025).
Menurutnya, para tenaga honorer ini telah bekerja dengan dedikasi tinggi di berbagai fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas dan rumah sakit daerah, namun belum mendapatkan status kepegawaian yang jelas. Mereka khawatir jika kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 2024 benar-benar diberlakukan tanpa ada solusi konkret bagi mereka.
Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mojokerto, Tatang Mahendrata, menyampaikan terkait pengangkatan CPNS atau Honorer kewenangan ada di pemerintah pusat.
“Daerah hanya menyampaikan usulan formasi dan melaksanakan saja” ujar Tatang.
Lebih lanjut, Mantan Kabag Hukum ini menyampaikan,bahwa sebenarnya itu telah berproses dan mereka ingin mempercepat dan terkait aspirasi dari FKHN tadi dirinya akan melaporkan ke pimpinan.
“Dan untuk aspirasi dari tenaga Nakes hari ini kita akan laporkan ke pimpinan, dan nanti hasil kebijakan dan keputusan dari pimpinan bagaimana itu yang akan kami laksanakan,” ungkap Tatang
Dan kami mendorong, masih kata Tatang, agar Nakes berkonsultasi dengan Kementerian PAN RB dan juga Kementerian Kesehatan untuk tindaklanjutnya.
“Kalau regulasi kami ya itu, karena kita tidak bisa memutuskan secara langsung” imbuhnya
Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto Agus Fauzan, politisi dari PKB ini menyampaikan, akan menindaklanjuti aspirasi para tenaga honorer ini dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan instansi terkait.
“Kami memahami keresahan para tenaga honorer ini. Kami akan berupaya memperjuangkan aspirasi mereka agar ada kepastian terkait pengangkatan PPPK,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto.
Audensi ratusan tenaga honorer Nakes dan Non Nakes dengan Komisi IV DPRD kabupaten Mojokerto, juga di hadiri Kepala BKPSDM, perwakilan Dinas Kesehatan, bagian hukum kabupaten Mojokerto.(Kar)
