Jakarta, beritalima.com|- Ketua Komite III DPD RI Dr. Filep Wamafma mengatakan pemerintah wajib mengambil langkah kebijakan konkret terhadap kondisi pendidikan di tanah Papua, karena data Kemendikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) pada 2024 menyebut, lebih dari 30.000 siswa jenjang SD hingga SMA di Papua mengalami putus sekolah.
Berdasarkan data Kemendikdasmen, pada 2024 terdapat 30.926 siswa di tanah Papua baik SD, SMP maupun SMA mengalami putus sekolah. Rinciannya 7.189 siswa di Provinsi Papua, 4.618 siswa di Provinsi Papua Barat, 7.057 siswa di Provinsi Papua Selatan, 5.543 di Provinsi Papua Tengah, 2.305 di Provinsi Papua Pegunungan dan 4.214 di Provinsi Papua Barat Daya.
“Akurasi dan validitas data pendidikan yang dimiliki Kemendikdasmen sangat penting untuk mewakili kondisi rill di daerah. Akurat maknanya data termasuk yang berupa angka sebagai referensi kebijakan ini mendekati kondisi faktual di lapangan. Dan validitas data mewakili tentang ketepatan sasaran yakni indikator ukur sesuai dengan kebutuhan persoalan pendidikan di tanah Papua,” ujar Filep dalam keterangannya di Jakarta (13/2).
Untuk mengatasinya, “solusi konkret dan segera sangat penting untuk mengatasi beban biaya studi, kekurangan sarana-prasarana, dan kekurangan tenaga guru. Pemerintah daerah melalui dinas-dinas teknis terkait harus memastikan bahwa ratusan ribu anak putus sekolah itu mendapat perhatian langsung dan menjamin bahwa ke depan setiap saatnya tidak ada lagi anak-anak Papua, anak-anak kita yang putus sekolah akibat ketidakmampuan ekonomi,” sambung Pace Jas Merah itu.
Filep menekankan pentingnya peran sekolah, terutama operator dalam upaya pembaruan data pendidikan, termasuk dukungan dari orang tua melalui Komite Sekolah. Pasalnya, kebijakan terkait penetapan beasiswa mengacu pada sinkronisasi Dapodik dengan DTSEN yang terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Pemetaan Potensi Pembangunan Keluarga (P3KE).
“Selain itu, data rasio guru dengan siswa sangat penting. Rasio antara keduanya yang tinggi secara langsung menunjukkan kekurangan guru dan ketimpangan distribusi antar wilayah. Kondisi kebutuhan sekolah seringkali melibatkan komite sekolah dalam pemenuhannya. Maka inventarisasi masalah yang valid akan memberi solusi yang nyata. Jika perlu verifikasi data pendidikan dapat melibatkan tokoh adat dan gereja guna menjamin hasil data yang independent,” ucapnya.
Diingatkan, tingkat putus sekolah yang tinggi yakni di atas 20 persen berpotensi menghambat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi lebih rendah 1–1,5 persen dalam satu dekade dibandingkan daerah dengan capaian pendidikan yang lebih baik.
Jurnalis: rendy/abri
