Jakarta, beritalima.com – Sebanyak 580 orang wartawan ekonomi dari 34 provinsi mengikuti pelatihan wartawan yang digelar Bank Indonesia (BI) Senin (20/11).
Pelatihan ini berlangsung sampai Rabu (22/11) di Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jakarta tersebut dibuka Asisten Gubernur BI Dyah Nastiti.
Kepala Departemen Komunikasi BI Agusman mengatakan pelatihan wartawan daerah tersebut dalam rangka menjalankan fungsi BI sebagai otoritas moneter, sistem pembayaran serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonssia memandang komunikasi merupakan hal yang penting.
Komunikasi yang lancar, efektif, dan efisien membutuhkan peran dari media massa sebagai institusi yang memiliki tugas untuk menyebarkan berita dan informasi yang obyektif dan bermanfaat. Sebagai salah satu pilar demokrasi, media massa juga memiliki peran untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh moneter.
“Atas peran media masa yang besar tersebut Bank Indonesia mendang penting untuk meningkatkan pemahaman wartawan media massa secara rutin, terutama terhadap fungsi Bank Sentar dalam kebijakan monoter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Salah satu bentuk nyata dari niat tersebut adalah penyelanggaran Pelatihan Wartawan Daerah 2017 dengan tema ‘Pengendalian Inflasi Daerah untuk Mewujudkan Kesejahteraa masyarakat,” kata Agusman.
Pelatihan yang digelar BI tersebut adalah kedua kalinya digelar di Jakarta, setelah sebelumnya dilakukan oleh masing-masing perwakilan Bank Indoensia. Sedangkan yang menjadi peserta pelatihan ini merupakan wartawan media massa yang berasal dari 34 provinsi dan mejadi stakeholder dari 46 kantor perwakilan Bank Indonesia.
Materi yang disampaikan pelatihan ini ialah Pengendalian Inflasi Daerah Untuk Mewujukan Masyarakat, yang nara sumbernya Pimpinan DKEM, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, dan Kemenko Perekonomian, serta Pengamat Ekonomi.
Kemudian materi Perkembangan dan Kebijakan Sisteim Pembayaran BI, Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) yang disampaikan pimpinan Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKSP) dan pengamat kebijakan publik.
Selanjutnya materi Perkembangan dan Kebijakan Sistim Pembayaran Bank Indonesia meliputi Program ‘BI Jangkau’, dan dedikasi BI dalam mencukupi kebutuhan uang rupiah di seluruh Indonesia, serta materi kebijakan makroprudensisial untuk mendorong pertumbuhan perkonomian daerah. (L. Ng. Mbuhang)
