JAKARTA, Beritalima.com– Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi VI DPR RI membidangi Perindustrian dan Perdagangan, Hj Nevi Zuairina minta agar pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan melakukan kalkulasi tepat dan akurat untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia hingga akhir tahun ini.
Itu disampaikan legislator Dapil II Sumatera Barat itu ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para direktur BUMN Pangan yakni Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Bulog), Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Berdikari, Sang Hyang Seri dan Pertani pekan ini. “Saya meminta BUMN Pangan kerja sama dengan Kementerian Sosial untuk memaksimalkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),” kata Nevi.
BUMN pangan, lanjut Nevi, mempunyai peran vital dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional ditengah wabah virus Corona (Covid-19). “Saat ini kita menghadapi fase krisis pangan akibat dampak yang ditimbulkan wabah Covid-19. Hingga akhir tahun, instrumen kerja pemerintah melalui BUMN Pangan mesti berkesinambungan, melakukan mekanisme update yang mudah diakses masyarakat. Devisa kita terdepresiasi, jadi jangan memudahkan impor terutama pangan,” ucap Nevi.
Legislator berhijab kelahiran Jakarta, 20 September 1965 tersebut memberi masukan kepada BUMN Pangan terutama Perum Bulog terhadap berbagai kebijakan yang membingungkan lembaga ini bekerja di tengah wabah virus Corona yakni perlu ada gebrakan yang fundamental untuk menyelamatkan perusahaan.
Dikatakan, Perum Bulog harus dapat melakukan inovasi tanpa harus melanggar aturan perundang-undangan yang terkait, diantaranya memakai media dalam jaringan (daring) untuk melaksanakan tugasnya di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan serta distribusi beras.
Dikatakan Ketua Yayasan Kanker Indonesia itu. dengan adanya pandemi Covid-19 sudah tentu akan mempengaruhi harga kebutuhan pokok warga, terlebih lagi saat ini akan memasuki Ramadhan. “Kami dari Fraksi PKS berharap BUMN pangan, perdagangan dan logistik terkait bahu membahu untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat.”
Dikatakan, BUMN bisa mengoptimalkan pasokan bahan pokok dari dalam negeri melalui petani dan nelayan sehingga tidak perlu melakukan impor untuk menjaga stabilitas harga. Dengan begitu, petani, nelayan, pelaku usaha kecil dan menengah dalam negeri juga terlindungi.
“Ide Bulog melirik sagu sebagai alternatif penyediaan pangan selain beras yang berasal dari dalam negeri sudah sangat baik. Namun, tentu perlu ada pertimbangkan, bahwa masyarakat kita belum teredukasi baik fisik maupun psikis terhadap makanan pokok alternatif tersebut. Jangan sampai terjadi penolakan yang membuat upaya Bulog menjadi sia-sia yang akhirnya menimpa kerugian fatal.”
Lebih jauh, Nevi menyarakan, alternatif makanan pokok selain beras jangan dipatok hanya satu macam yakni sagu. Setiap daerah mestinya memiliki kekhasan masing-masing sesuai sumber alam penyedia makanan dimana daerah tersebut terjadi kelimpahan salah satu produk makanan, mestinya disitulah makanan pokok untuk masyarakat tersebut.
Misal di Madura, dahulu pernah jagung menjadi idola masyarakat setempat sebagai makanan. “Saya berharap, kalkulasi stok pangan aman hingga akhir tahun dapat disusun secara matang. Dan, yang paling penting adalah implementasinya tepat sasaran dan tepat waktu. Ketepatan ini akan berpengaruh besar terhadap berbagai persoalan yang berhubungan dengan mencegah impor, dan mensejahterakan petani,” demikian Hj Nevi Zuairina. (akhir)
