JAKARTA, Beritalima.com– Legislator Dapil II Provinsi Sumatera Barat, Hj Nevi Zuairina meminta secara khusus agar Perusahaan Listrik Negara (PLN/Persero) untuk mengurai persoalan menjadi akar masalah yang terjadi di perusahaan plat merah tersebut.
Soalnya, kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Dirut PLN serta jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang energi tersebut awal pekan ini, PLN selalu mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN).
“Seharusnya PLN menjadi perusahaan tangguh dengan membawa dua misi sekaligus yakni memberikan kontribusi keuangan kepada negara berupa deviden dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang ekstra sehingga masyarakat puas dengan kinerja PLN.
“PLN ini kan perusahaan milik negara. Ketika perusahaan ini memiliki beban yang terlalu berat, itu sama saja memberikan beban juga kepada negara. Ketika Perusahaan ini memiliki kesehatan keuangan yang baik, negara mendapat dampak baiknya juga. Karena itu, perlu ada perhatian yang lebih terhadap pemunculan beban yang berat bagi PLN terutama pada kontrak-kontrak dengan perusahaan listrik swasta.” kata Nevi.
Pada kesempatan itu, Nevi memperjelas permintaanya agar PLN menghentikan sementara proyek-proyek pada bidang pembangkit yang belum masa konstruksi. “Masa new normal adalah momentum pemulihan ekonomi. Seluruh ekemen masyarakat sangat bergantung pada PLN agar tetap menjaga mutu dan keandalan pasokan listrik sehingga aktifitas bisnis dan industri tidak terganggu.”
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, saat ini PLN menghadapi banyak sekali situasi sulit dan yang paling harus diwaspadai adalah adanya tekanan pertumbuhan ekonomi, konsumsi listrik tidak setinggi proyeksi awal.
Di masa wabah pandemi virus Corona (Covid-19) ini, keuangan PLN sudah sangat terdampak dengan menurunnya konsumsi listrik pelanggan industri dan bisnis. Penggunaan listrik skala industri yang rendah, telah mengakibatkan pertumbuhan listrik bahkan 5 persen. Ini sangat jauh dari prediksi awal yang mematok pretumbuhan lsekitar 7 hingga 8 persen.
Dalam RDP sebelumnya, Nevi juga mengingatkan PT PLN akan program relaksasi berupa diskon tarif di masa Covid-19. Ini merupakan implementasi salah satu program utama PLN pada pelayanan masyarakat yang masih terus dinantikan yakni pelanggan rumah tangga 450 VA, pelanggan 900 VA bersubsidi diskon 50 persen, pelanggan bisnis dan industri daya 450 VA, pelanggan industri dan bisnis besar bisa turun daya sementara.
“Dengan Kondisi yang serba sulit ini, PLN masih punya pekerjaan besar untuk melistriki daerah-daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di Indonesia agar bisa tetap dilaksanakan. Yang paling kelihatan beban bulanan PLN sekitar Rp 1,2 trilun untuk memberi diskon tarif masyarakat terdampak Covid-19”, kata Nevi.
Anggota Komisi VI ini menyampaikan pada opsi dana talangan untuk memberi diskon tarif bagi pelanggan kecil mesti segera dikucurkan kepada PLN.
“Saya berharap, PLN segera menemukan cara mengurai persoalan mendasar agar PLN kokoh. PLN selain menjadi tumpuan masyarakat secara fungsi, buat negara ini merupakan citra wajah bangsa dalam mengelola energi negara berupa listrik,” demikian Hj Nevi Zuairina. (akhir)
