Bakamla RI kembali hadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kali ini agenda rapat membahas laporan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia tentang tingginya perilaku anomali kapal periode Januari sampai dengan Febuari 2022. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI H. Anton Sukartono Suratto, M.Si., dari fraksi Partai Demokrat. Rapat dimulai sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (16/3/2022).
Kegiatan RDP dibuka dengan paparan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia yang melaporkan tentang tingginya perilaku anomali kapal di tahun 2022. Dijabarkannya, berdasarkan data periode Januari s.d Febuari 2022 dari durasi perilaku anomali, ada kapal yang melakukan tindaka sampai dengan 10 kali, dengan jenis perilaku tertinggi adalah mengapung (drifting) lalu berputar-putar. Sedangkan lokasi pelanggaran justru banyak di daerah non-ALKI seperti di laut jawa, laut Arafuru dan laut Natuna. “Negara yang paling banyak melakukan adalah Yunani,” kata Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia membeberkan.
Berbicara tentang kapal asing yang melintas dan sering berprilaku anomali seperti berputar-putar, mengapung dan mematikan AIS. Ada resiko dan dampak dimana ada kemungkinan aktivitas buang limbah, transhipment illegal, atau mungkin menunggu waktu sandar, faktor cuaca dan kerusakan teknis. Dan dampak dari aktivitas tersebut adalah pencemaran lingkungan dan gangguan pelayaran.
“Pengamanan perairan Indonesia bukan hal yang mudah, luas perairan tidak berbanding lurus dengan kekuatan yang dimiliki Bakamla RI. Oleh karena itu, Bakamla RI memiliki prioritas kinerja di tahun 2022,” ujar Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia.
Dalam paparannya, Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia menyampaikan 4 ruang lingkup sasaran kinerja 2022, diantaranya (1) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sistem peringatan dini melalui penguatan existing system dan peningkatan kerjasama pertukaran informasi dengan stakeholder dalam dan luar negeri. (2) Optimalisasi gelar operasi keamanan dan keselamatan laut dengan pendekatan penentuan area patroli prioritas, penerapan taktik fleet in being dan penguatan sinergi patroli bersama. (3) Pembinaan kapasitas dan kapabilitas Gakkum di laut Indonesia melalui penguatan rakor pam mar, daily brief KPIML Bakamla, Latkamla terpadu dan Pemberdayaan masyarakat maritim sebagai information agents. (4) Melakukan penguatan saling percaya antar Coast Guard melalui pertemuan/forum kepala Coast Guard ASEAN dan membina kerjasama antar Coast Guard bilateral dan multilateral (forum Coast Guard dunia).
Pembahasan berlangsung hangat, dengan banyaknya pertanyaan yang dilontarkan anggota Komisi I DPR RI. Diharapkan dengan isu pentingnya keamanan maritim, dampak dan resiko yang dipaparkan, dapat menggugah Komisi I DPR RI untuk penguatan Bakamla RI, terlebih lagi dari sisi anggaran, dapat terealisasi guna optimalisasi pengamanan laut.
