JAKARTA, Beritalima.com– Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) didesak untuk mendorong proses negosiasi harga gas serta upaya efisiensi produksi gas di sisi hulu, sehingga harga gas untuk industri dapat diturunkan.
Desakan tersebut disampaikan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran SKK Migas di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/1) siang.
Agenda utama RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Alex Noerdin tersebut membahas evaluasi mengenai kinerja SKK Migas sepanjang 2019 dan persiapan pelaksanaan progaram kerja 2020.
RDP pertama dengan SKK Migas masa sidang II 2019-2020 tersebut tidak membahas rencana pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menarik subsidi Lliquified Petroleum Gas (LPG) 3 kg karena hal tersebut tak masuk dalam kewenangan SKK Migas.
Kewenangan SKK hanya di hulu Migas saja. “Jadi, pembicaraan dalam RDP tersebut hanya terkait masalah hulu migas saja seperti lifting dan penurunuran harga gas di hulu,” kata Mulyanto yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.
Terkait dengan penurunan harga gas untuk keperluan industri, wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten tersebut mendesak SKK Migas mendorong proses negosiasi harga gas serta upaya efisiensi produksi gas di sisi hulu, sehingga harga gas untuk industri dapat diturunkan.
Selain itu, Mulyanto juga melihat bahwa kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) menjadi pilihan yang menarik karena dengan komitmen volume gas untuk keperluan dalam negeri yang meningkat, peluang penurunsn harga gas ini menjadi terbuka.
“Saya melihat DMO lebih menarik dari pada usulan untuk impor gas. Soalnya, dengan cara impor otomatis akan meningkstkan defisit transaksi berjalan sektor migas. Jadi, kebijakan DMO tersebut sangat realistis,” demikian Mulyanto. (akhir)
