JAKARTA, Beritalima.com– Komite II DPD RI meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan dukungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah melalui program CSR.
Permintaan itu disampaikan Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai yang didampingi Wakil Ketua Komite II DPD RI, Bustami Zainudin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian BUMN yang digelar secara virtual di Jakarta, Jumat (22/1).
Anggota Komite II DPD RI, Riri Damayanti menilai, setiap akhir tahun perusahaan mengeluarkan CSR yang berujung tidak tepat sasaran atau tidak merata. “Ini biasa terjadi setiap akhir tahun CSR perusahaan tidak tepat sasaran. Padahal CSR di setiap daerah berbeda-beda, dengan daerah lainnya,” kata dia.
Menurut senator Provinsi Bengkulu ini, DPD RI yang merupakan perwakilan dari setiap provinsi bisa membantu program CSR yang diberikan BUMN. Alhasil CSR yang diberikan masyarakat bisa lebih tepat sasaran dan berguna. “Selama ini kami mewakili daerah, kalau berkenan bisa membantu BUMN untuk menyosialisakan CSR sehingga tepat sasaran.”
Senada dengan Riri, Anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur, Adillah Azis menjelaskan, DPD RI yang tidak mewakili partai politik dan kelompok tertentu sehingga sangat tepat bila menyosialisasikan program CSR. “Pasalnya, tidak sedikit pertanyaan dari masyarakat terkait CSR ketika kami turun ke dapil,” jelas dia.
Anggota DPD RI asal Provinsi Bali, Made Mangku Pastika mengapresiasi pembenahan yang dilakukan Kementerian BUMN yaitu transparansi di setiap sektor. Ia ingin mengetahui berapa laba yang diperoleh BUMN, karena selama ini BUMN selalu mengalami kerugian.
“Berapa sih untung dari BUMN? Kemana untungnya itu? Mudah-mudahan pembenahan transparansi yang sedang dilakukan oleh BUMN ini bisa kami bantu karena DPD RI terlepas dari partai politik,” terang Made.
Menjawab pertanyaan itu, Sekretaris Menteri BUMN Susyanto menjelaskan transparansi BUMN menjadi bagian penting. Laporan keuangan BUMN setiap tahun selalu diaudit dan dirilis surat kabar, bahkan non-Tbk juga bisa dilihat masyarakat.
“Rata-rata BUMN diaudit secara independen, biasanya bulan Maret-Mei dan masa-masa itu mereka memberikan gambaran keuangannya seperti apa. Namun di masa pandemi ini 80 persen mengalami penurunan drastis. Memang ada sektor-sektor yang baik seperti kesehatan,” jelas Susyanto.
Ditambahkan, ke depan program CSR akan dirubah skemanya, paling tidak Kementerian BUMN akan mengajak DPD RI dalam pelaksanaannya. “Memang setiap daerah memiliki program-program CSR yang berbeda. Kami membuka diri apabila DPD RI bisa berhubungan dalam rangka menyosialisasikan program CSR,” terang dia. (akhir)
